Merdeka.com - Jawa Barat membutuhkan 15 juta dosis vaksin Covid-19 setiap bulan jika ingin merealisasikan herd immunity pada akhir Desember tahun ini. Selain itu, pola penyaluran vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dierahkan kepada pemerintah provinsi.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini total vaksin Covid-19 yang sudah digunakan sebanyak 9,2 juta dosis dari sekitar 10 juta dosis yang diterima dari Kemenkes. Jumlah itu hampir sama dengan DKI Jakarta, meski secara jumlah penduduk, Jawa Barat jauh lebih banyak.

“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres (mencapai herd Immunity), Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Tapi intinya kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” kata dia, Rabu (4/8).

Selain kuota yang ditambah, pihaknya membutuhkan 22 ribu orang sebagai vaksinator, tenaga kesehatan. Jumlah ini diklaim sedang berproses bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk TNI, Polri hingga relawan.

Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dengan sumber daya dan jatah vaksin yang diterima di Jawa Barat saat ini ia klaim sudah tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Yakni, mencapai 140 ribu penyuntikan dosis per hari.

Angka itu dicapai melalui sentra vaksin dari pemerintah, TNI, Polri hingga perusahaan swasta. Meski begitu, idealnya penyuntikan vaksin bisa menyentuh angka 400 ribu.

Dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, kota bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor merupakan wilayah yang angka vaksinasi dosis I tinggi. Sedangkan yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“kota kabupaten yang vaksinasi tinggi, tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah, tingkat kematian tinggi.

Kemenkes Serahkan Manajemen Distribusi Vaksin

Di sisi lain, Ridwan Kamil pun mengaku ingin memperbaiki manajemen suplai vaksin. Ia meminta Kemenkes menyerahkan manajemennya distribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Alasannya, ada ketidakuratan daftar dari Kemenkes berkaitan dengan suplai untuk daerah. Hal ini kerap menimbulkan ketersediaan vaksin terkendala. Ada daerah yang berlebih, ada yang kekurangan karena dalam hitungan hari stok sudah habis.

“Daftar alokasi dari kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau ini kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin, kemudian menyalurkan sesuai dafar alokasi,” ucap dia.

“Maka kami meminta udah serahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa mebagikan kepada pihak ketiga,” terang dia.

Dalam teorinya, kesanggupan fasilitas milik pemerintah seperti puskesmas, klinik hingga rumah sakit hanya sanggup melakukan 60 persen. 40 persen sisanya harus dikeroyok oleh infrastruktur non-pemerintah.