Rhenald Kasali di Sidang Pertamina: Kerugian Negara Tak Bisa Disamakan dengan Kerugian Perusahaan

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, hadir sebagai ahli dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dalam perkara tersebut, salah satu terdakwa adalah beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, bersama sejumlah terdakwa lainnya.

Rhenald dimintai keterangan saat kuasa hukum Kerry Riza, Patra M. Zein, meminta pandangannya terkait penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh PT Pertamina (Persero), yang disebut jaksa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun.

Patra mempertanyakan apakah penyewaan terminal tersebut secara bisnis benar-benar merugikan.

“Rp2,9 triliun dibilang merugikan akibat penyewaan karena tidak dibutuhkan. Tapi saya nggak nanya ke situ. Yang saya tanya Prof, berdasarkan keahlian Prof ini, ya, untung atau marginnya punya tangki ini wah atau gimana, Prof?” ujar Patra di persidangan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rhenald menjelaskan bahwa bisnis penyimpanan dan distribusi energi merupakan usaha berkapasitas besar dengan margin keuntungan yang relatif kecil, namun memiliki tingkat risiko tinggi.

“Itu sudah hukum alam. Siapa pun yang cari volume, marginnya tipis. Risikonya besar,” kata Rhenald.

Ia menekankan pentingnya memahami karakteristik industri energi sebelum menarik kesimpulan terkait untung atau rugi suatu kebijakan bisnis.

Rhenald juga mengingatkan agar istilah kerugian negara tidak disederhanakan menjadi kerugian korporasi semata.

“Saya sering komplain ya, kerugian negara jangan direduksi menjadi kerugian perusahaan. Karena kalau kerugian negara itu, kita mengukurnya pakai ekonomi makro. Begitu. Kalau ekonomi mikro, lain lagi,” ujarnya.

Menurutnya, penilaian terhadap suatu kebijakan atau proyek harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dan Pertamina yang mulai mendatangkan minyak mentah dari produksi Pertamina di Aljazair untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari negara perantara.

“Kita ini sekarang sedang menghindari ketergantungan dari negara-negara pengecer. Karena beli dari pengecer itu mahal, begitu,” ucapnya.

Rhenald menambahkan, keberadaan terminal BBM berkapasitas besar dan dermaga yang memadai dapat memberikan efisiensi biaya signifikan bagi negara.

“Kalau kita punya terminal di sini, dan harus punya terminal dengan kapasitas tertentu, daya timbunnya besar, maka kita bisa mendapatkan keuntungan 2 sampai 3 dolar per barel,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh komponen, mulai dari biaya sewa, operasional, hingga potensi pendapatan, harus dihitung secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya kerugian.

“Jadi jangan selalu dilihat kerugian dari ruginya yang mana. Itu semua harus kita hitung. Rugi gini, rugi itu, terus kemudian pendapatannya masuk gimana,” pungkas Rhenald di hadapan majelis hakim.