Respons Mahfud MD soal 23 Koruptor Bebas Bersyarat: Pemerintah Tak Bisa Ikut Campur

Kamis, 8 September 2022 14:54 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Respons Mahfud MD soal 23 Koruptor Bebas Bersyarat: Pemerintah Tak Bisa Ikut Campur Menkopolhukam Mahfud MD. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pembebasan bersyarat kepada sejumlah koruptor merupakan kewenangan pengadilan. Pemerintah tidak boleh ikut campur.

"Pemerintah itu tidak boleh ikut campur ya urusan pembebasan itu pengadilan. Remisi, dikurangi dan lain-lain itu kan pengadilan yang menentukan, dibebaskan, dikurangi hukumannya dan sebagainya," kata Mahfud di kompleks Istana Negara, Kamis (8/9).

Menurut dia, pembebasan bersyarat para koruptor sudah memenuhi syarat secara hukum formal peraturan yang berlaku. Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh mencampuri keputusan pengadilan.

"Kalau soal pembebasan bersyarat (koruptor) itu tentu peraturan undang-undangnya sudah secara formal memenuhi syarat," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

"Anda semua harus tahu pemerintah itu kan enggak boleh ikut masuk ke urusan hakim ya. Kalau urusan hukuman dan membebaskan itu ya," sambungnya.

2 dari 3 halaman

Koruptor Dibawa ke Pengadilan Punya Bukti Kuat

Mahfud menyebut, pemerintah bertugas membawa koruptor ke pengadilan dengan bukti yang kuat. Sesudahnya, hakim memberikan hukuman yang layak dan pemerintah tak bisa intervensi.

"Kita membawanya ke pengadilan, dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat, bahwa hukuman yang layak seperti itu ya sudah. Kita tidak bisa ikut campur, kita hormati," kata Mahfud.

"Karena ini proses ketatanegaraan kan, kalau itu bagi-bagi tugas, yang memutus hakim, yang menangkap dan mengajukan kita kan kira-kira begitu kalau dalam hukum pidana," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Daftar Koruptor Bebas Bersyarat

Berikut daftar lengkap 23 narapidana korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat:

1. Ratu Atut Choisiyah binti almarhum Tubagus Hasan Shochib,

2. Desi Aryani bin Abdul Halim,

3. Pinangki Sirna Malasari, dan

4. Mirawati binti H Johan Basri.

Lapas Kelas I Sukamiskin:

1. Syahrul Raja Sampurnajaya bin H Ahmad Muchlisin,

2. Setyabudi Tejocahyono,

3. Sugiharto bin Isran Tirto Atmojo,

4. Andri Tristianto Sutrisna bin Endang Sutrisno,

5. Budi Susanto bin Lo Tio Song,

6. Danis Hatmaji bin Budianto,

7. Patrialis Akbar bin Ali Akbar,

8. Edy Nasution bin Abdul Rasyid Nasution,

9. Irvan Rivano Muchtar bin Cecep Muchtar Soleh,

10. Ojang Sohandi bin Ukna Sopandi,

11. Tubagus Cepy Septhiady bin TB E Yasep Akbar,

12. Zumi Zola Zulkifli,

13. Andi Taufan Tiro bin Andi Badarudin,

14. Arif Budiraharja bin Suwarja Herdiana,

15. Supendi bin Rasdin,

16. Suryadharma Ali bin HM Ali Said,

17. Tubagus Chaeri Wardana Chasan bin Chasan,

18. Anang Sugiana Sudihardjo,

19. Amir Mirza Hutagalung bin HBM Parulian. [gil]

Baca juga:
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tak Bisa Intervensi Napi Korupsi Bebas Bersyarat
Pesan Penting Mahfud MD ke MenPAN-RB Azwar Anas
Mahfud MD soal Kasus Penganiayaan Santri: Gontor Tunduk pada Hukum
Pola Kecurangan Pemilu Era Orde Baru dan Masa Kini, Versi Mahfud MD
Mahfud Nilai Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Secara Hukum Sudah Benar
Mahfud MD Sebut Kepuasan Publik Berkorelasi dengan Penegakan Hukum

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini