Melalui SwaBAZ, BAZNAS Banyuwangi Buka Akses Zakat Mandiri, Ini Catatan Bupati

BAZNAS Banyuwangi meluncurkan SwaBAZ untuk penyaluran ZIS mandiri dan transparan. Bupati menekankan akuntabilitas dalam setiap bantuan.

Pebrianto Eko Wicaksono
Melalui SwaBAZ, BAZNAS Banyuwangi Buka Akses Zakat Mandiri, Ini Catatan Bupati
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menghadiri peluncuran SwaBAZ di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

BAZNAS Banyuwangi menghadirkan layanan digital Swalayan Baznas (SwaBAZ) untuk mempermudah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Melalui platform ini, muzaki dapat menyalurkan donasi, memilih program, menentukan mustahik, hingga memantau laporan penggunaan dana secara mandiri.

Ketua BAZNAS Banyuwangi Dwiyanto menjelaskan prinsip kerja layanan ini yang dirancang serba mandiri bagi pengguna.

“Aplikasi ini beroperasi dengan prinsip swalayan. Muzaki bisa melayani diri sendiri, melakukan berbagai aktivitas pengelolaan ZIS secara mandiri, di mana pun dan kapan pun tanpa perantara, namun tetap dalam pengawasan Baznas Kabupaten,” jelas Dwiyanto, Senin (16/11/2026).

SwaBAZ menampilkan riwayat penyaluran dana secara rinci, mencakup waktu, jumlah, serta penerima manfaat. Laporan tersebut dapat diakses setiap saat sehingga proses penggunaan dana dapat dipantau dengan lebih transparan.

Untuk penyaluran yang tepat sasaran, aplikasi menyediakan basis data mustahik yang telah melalui asesmen BAZNAS. Muzaki dapat memilih penerima manfaat berdasarkan data tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberi ruang untuk mengusulkan calon penerima dari lingkungan sekitar.

Apresiasi Bupati untuk Inovasi BAZNAS dan Dorongan Akuntabilitas

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi inovasi SwaBAZ yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan.

“Aplikasi sesuai dengan tuntutan era sekarang, di mana masyarakat membutuhkan layanan yang simpel, cepat, dan tidak membuang waktu. Tidak harus datang ke bank atau kantor Baznas hanya untuk menyalurkan zakat maupun sedekah,” ujar Ipuk.

Ia menegaskan, kemudahan akses perlu disertai transparansi dan akuntabilitas karena dana yang dihimpun BAZNAS adalah amanah masyarakat. Penyaluran harus tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi penerima.

“Bantuan bukan sekadar disalurkan, lalu selesai. Tapi harus ada monitoring dan evaluasi. Harus dipastikan bagaimana kelanjutannya, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ipuk juga meminta BAZNAS terus memantau program pemberdayaan yang berjalan sehingga bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi turut mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

“Pemkab sangat mengapresiasi Baznas yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial di Banyuwangi, terutama penanganan kemiskinan,” kata Ipuk.

Rekomendasi