Alasan Gibran Berniat Mundur dari Wapres

Gibran Rakabuming Raka menyatakan berniat mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, langkah itu dipertimbangkan seiring dinamika sejumlah putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo menjelaskan, niat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11). Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo.

Putusan MA Soal Penyetaraan Pendidikan

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gugatan perkara ini dilayangkan oleh advokat Subhan dengan memosisikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan tersebut.

"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian seperti dikutip dari laman kepaniteraan MA, Jumat (30/10).

Adapun, putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 tersebut ditetapkan oleh majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius pada Jumat 30 Oktober 2026. Dalam mengadili perkara ini, Yulius didampingi oleh Hakim Anggota Maftuh Effendi, dan Hari Sugiharto, serta Panitera Pengganti Michael Renaldy Zein.

Melalui putusan kasasi ini, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO). Putusan PTUN Jakarta itu sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, sebelum akhirnya Subhan menempuh upaya hukum kasasi ke MA.

Adapun tuntutan dalam gugatan Subhan ke PTUN sebagai berikut:

• Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
• Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
• Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sebagai catatan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.