PKS Sebut Komunikasi dengan Partai di DPR soal HMP Gibran Berjalan Positif

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengungkapkan komunikasi dengan sejumlah partai politik di DPR terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif.

Menurut Kholid, partai-partai politik memberikan tanggapan yang baik terhadap komunikasi yang telah dibangun PKS. Namun, keputusan untuk melangkah lebih jauh masih harus melalui mekanisme rapat pimpinan DPR dengan mempertimbangkan sikap masing-masing fraksi.

"Perkembangannya sangat bagus, masyaallah. Seluruh partai ya, dalam komunikasi kita ya, komunikasi kita responsnya sangat bagus. Itu sesuai dengan pandangan yang kita sampaikan di media," kata Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menuturkan, pembahasan mengenai wacana tersebut selanjutnya akan bergulir dalam rapat pimpinan DPR. Terlebih, hari ini menjadi hari pertama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 setelah para anggota DPR menyelesaikan masa reses di daerah pemilihan masing-masing.

"Ya biarkan proses berjalan secara alamiah ya. Rapat pimpinan sedang berjalan, mendiskusikan aspirasi masing-masing fraksi," ujar dia.

Kholid berharap sikap setiap fraksi maupun keputusan pimpinan DPR terkait wacana penggunaan HMP dapat segera diketahui.

"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR," kata dia.

Terkait sikap internal partai, Kholid menegaskan PKS sejak awal memandang aspirasi masyarakat serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu ditindaklanjuti melalui hak konstitusional yang dimiliki DPR.

Hak DPR

Kholid menjelaskan, DPR memiliki tiga hak dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Berdasarkan hasil kajian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, penggunaan HMP dinilai menjadi langkah yang paling relevan untuk ditempuh saat ini.

"Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP," ungkap Kholid.

Dia menambahkan, PKS telah mengomunikasikan pandangan tersebut kepada sejumlah partai politik lainnya. Menurut Kholid, DPR tidak perlu terlebih dahulu menggunakan hak angket apabila mekanisme HMP dapat langsung ditempuh.

"Kami juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan di partai-partai lain. Sepertinya tidak perlu hak angket, kita langsung pada HMP. Itu sebagai sebuah sikap politik yang mungkin paling relevan untuk saat ini kita ambil," ucapnya.

Di sisi lain, Kholid kembali menegaskan pandangan PKS terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Dia menilai pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang lebih baik. Namun, apabila hal itu tidak dilakukan, DPR dapat melanjutkan proses melalui mekanisme konstitusional.

"Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik. Nah, kalau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan," kata Kholid.