Ada Demo BEM UI di Bundaran HI, Pramono Pastikan Sekolah Tetap Normal

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal pada Rabu (28/10/2026) meski ada rencana unjuk rasa mahasiswa di ibu kota.

Dia menegaskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) belum diberlakukan karena unjuk rasa diharapkan berlangsung aman dan tertib.

"Untuk hari ini, belum ada PJJ. Jadi, tetap masuk seperti biasa," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta.

Pram, sapaan akrabnya, berharap unjuk rasa pada hari ini berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan publik.

"Sebagai Gubernur Jakarta, saya berharap, sungguh berharap bahwa demo yang terjadi apakah hari ini atau selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik, tertib, dan tidak mengganggu kenyamanan publik," ujar Pramono, dikutip Antara.

BEM UI Bawa Lima Tuntutan

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Aksi ini membawa lima tuntutan yang menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan menyebut beragam keresahan publik dihimpun, terutama setelah aksi pada 20 Oktober lalu dinilai belum direspons memadai.

"Kita telah menampung kemarahan dan keresahan rakyat yang selama ini mungkin tertutupi," ujar Namora, Selasa (27/10/2026).

Lima tuntutan yang akan disuarakan meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat.

Pada isu lingkungan, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla dan bencana ekologis lainnya karena parameter hukumnya dinilai telah jelas.

"Kita tidak mengerti kenapa pemerintah tidak kunjung menetapkan sebagai status bencana nasoinal. Padahal, parameter hukum sudah jelas, benefitnya sudah jelas, mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui," jelas Namora.

Dalam sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti penggunaan APBN agar lebih berpihak kepada masyarakat serta mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di bidang pendidikan, BEM UI meminta penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses layanan dasar.

Untuk hukum dan tata kelola pemerintahan, tuntutan mencakup penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa juga menyoroti regulasi yang dinilai bermasalah seperti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.

"Jelas sekali itu bentuk autocratic legalism atau legalisasi untuk kekuasaan," tegas Namora.

Pada isu HAM dan demokrasi, BEM UI menuntut perlindungan kebebasan berpendapat serta menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang mengkritik dan keterlibatan militer di ruang sipil.

"Ada ribuan teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan desa dan kota menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil," ucap Namora.