HUT RI ke-81, Sejumlah Menteri Upacara Bersama Warga Terdampak Gempa NTT

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini berlangsung berbeda. Sejumlah menteri dan pejabat pemerintah pusat dipastikan berada di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) saat upacara 17 Agustus digelar.

Langkah tersebut diambil setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penanganan dampak gempa dikoordinasikan langsung di lapangan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, para pejabat pemerintah pusat akan tersebar di sejumlah daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal itu disampaikan dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (17/8/2026).

"Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi)," kata Menko PMK Pratikno, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (17/8/2026).

Menurut Pratikno, kehadiran pejabat pusat di berbagai lokasi terdampak tidak semata mengikuti upacara. Mereka ditugaskan untuk mengawal dan memastikan kebutuhan penanganan bencana di setiap wilayah direspons cepat dan terkoordinasi.

Ia menegaskan koordinasi lintas kementerian/lembaga tetap berjalan meski tim ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda, sehingga keputusan dan pergerakan bantuan bisa dilakukan dengan cepat.

Tim Pusat Bergerak

Pada malam yang sama setelah gempa terjadi, Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran pimpinan PLN, Pertamina, dan Telkom berangkat menuju wilayah terdampak.

Kehadiran tim tersebut ditujukan untuk mengawal penanganan sejak masa tanggap darurat hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi, memastikan kebutuhan prioritas warga tertangani dan layanan dasar kembali berfungsi.

Pemerintah memperkuat koordinasi melalui posko terpadu. Posko nasional disiagakan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke lokasi bencana.

Selain itu, posko operasional didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk mempercepat koordinasi teknis dengan pemerintah daerah serta memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran.

"Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan," tuturnya.

Prioritas Tanggap Darurat

Pratikno menekankan pentingnya sinkronisasi kerja antarkementerian/lembaga agar seluruh sumber daya pemerintah tersalurkan efektif pada fase darurat hingga pemulihan.

"Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran," kata Pratikno.

Dalam keterangan yang sama, ia merinci fokus utama pada penyelamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar, beriringan dengan percepatan pemulihan layanan publik dan infrastruktur vital di lokasi terdampak. “Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” pungkas Pratikno.