Banjir OTT di Daerah, Partai Diminta Didik Calon Pemimpin Sebelum Pilkada

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengajak semua partai politik untuk memberikan pendidikan kepada calon kepala daerah sebelum mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini disampaikan Tito seiring dengan meningkatnya kasus kepala daerah yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Ia menyatakan, "Mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu," saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026).

Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap untuk berkolaborasi jika partai politik ingin mengadakan pelatihan atau pendidikan bagi calon kepala daerah yang akan mereka usung.

Ia menambahkan, "Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya enggak dibohongin sama stafnya," menekankan pentingnya pemahaman birokrasi bagi calon kepala daerah.

Selain pendidikan sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan agar kepala daerah mendapatkan pelatihan secara berkala setelah mereka dilantik.

Pelatihan ini bisa dilakukan setiap enam bulan melalui berbagai lembaga seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta lembaga lainnya.

Ia menyampaikan, "Setelah itu mungkin bisa juga kami siap juga kalau seandainya per enam bulan sekali mereka ada penyegaran, entah di IPDN atau BPSDM, kami punya lembaga-lembaga itu," menegaskan kesiapan Kemendagri untuk mendukung program ini.

Tito menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas kepala daerah, mengingat tidak semua calon memiliki latar belakang dalam birokrasi.

Ia menuturkan, "Karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya ngerti birokrasi. Bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta. Yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah ini yang perlu sangat teknis," menutup pernyataannya dengan penekanan pada kebutuhan pelatihan yang mendalam.