Di Harlah PKB, Cak Imin Bicara Penyelamatan SDA Era Prabowo

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan sumber daya alam (SDA) merupakan bagian dari arah baru kebijakan ekonomi dan bukan sekadar slogan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Ia menekankan bahwa agenda penyelamatan SDA sudah berjalan melalui kebijakan yang bersifat operasional.

"Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini, dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya konkret yang kita saksikan," kata Cak Imin dalam Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta International Convention Center, Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, kebijakan ekspor SDA yang ditempuh pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Ia menyinggung pengelolaan ekspor yang terkoordinasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola.

"PKB mendukung satu pintu ekspor sumber daya alam, yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan ekonomi di bumi nusantara tercinta," tutur Cak Imin.

Dukungan Implementasi Kebijakan SDA

Muhaimin menegaskan PKB siap mendukung penuh implementasi kebijakan dimaksud dan mengajak partai-partai lain ikut mengawal pelaksanaannya.

"Oleh karena itu, kita dukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini," ucapnya.

Ia menilai penguatan tata kelola ekspor SDA penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, sejalan dengan arah baru kebijakan ekonomi yang berorientasi pada nilai tambah di dalam negeri.

Regulasi Diinventarisasi, 108 UU Perlu Pembenahan

Menurut Cak Imin, keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu harus diiringi pembenahan regulasi secara menyeluruh agar implementasinya efektif.

PKB mencatat ada sekitar 108 Undang-Undang yang perlu diperbaiki.

Catatan tersebut disampaikan agar kedaulatan ekonomi benar-benar dapat dijalankan.