Heboh Kabar Kebocoran Data 1 Juta Penduduk, Pemkot Bandung Berikan Penjelasan Bantah dari Server Disdukcapil

Pemerintah Kota Bandung memberikan tanggapan terkait isu kebocoran data yang melibatkan lebih dari satu juta penduduk. Kabar tersebut pertama kali muncul di media sosial melalui akun keamanan siber pada tanggal 29 Maret 2026. Pemkot Bandung menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data yang berasal dari server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Mereka telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database di server Disdukcapil serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Berdasarkan hasil telaah teknis serta merujuk pada surat dari BSSN kepada Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian mendasar pada data yang diklaim beredar tersebut," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, dalam keterangannya pada Selasa (7/4).

Henryco meyakini bahwa data yang beredar bukan berasal dari pihaknya, karena data tersebut tidak spesifik dan mencakup warga dari luar Kota Bandung, termasuk beberapa warga yang alamatnya terdaftar di wilayah Kabupaten Bandung.

"Kedua, struktur dan penamaan elemen data tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan secara resmi dalam pengelolaan administrasi kependudukan."

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan format penulisan tanggal, di mana sistem SIAK menggunakan format angka dua digit untuk bulan. Sementara itu, pada data yang beredar, ditemukan format yang berbeda. Perbedaan ini semakin memperkuat dugaan bahwa data tersebut tidak berasal dari sistem resmi yang dikelola oleh Disdukcapil.

Klaim Kebocoran Data Kecil

Henryco menunjukkan keyakinan bahwa kemungkinan terjadinya kebocoran data penduduk sangat kecil. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2021, pemerintah telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, semua penyimpanan database kependudukan kini dilakukan di pusat.

"Pemerintah daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, tidak lagi menyimpan database kependudukan secara lokal di server daerah," jelas Henryco.

Lebih lanjut, Henryco menjelaskan bahwa hingga saat ini, asal-usul data yang beredar masih perlu ditelusuri lebih dalam. Ini penting mengingat elemen data kependudukan, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK), digunakan secara luas dalam berbagai layanan publik seperti layanan kesehatan, perbankan, bantuan sosial, dan administrasi lainnya.

"Pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman guna memastikan keamanan sistem serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan," kata Henryco.

Masyarakat Diminta Tenang

Pemerintah Kota Bandung meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak cepat terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di berbagai platform digital. Pastikan untuk hanya memberikan informasi kependudukan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan layanan yang jelas.

"Pemkot Bandung memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung tetap berjalan normal dan aman, serta akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menjaga keamanan data masyarakat," sebut Henryco.

Kabar Kebocoran Data

Pada tanggal 26 Maret 2026, VECERT Analyzer, sebuah akun yang bergerak di bidang keamanan siber dan Cyber Threat Intelligence (CTI), pertama kali mengungkapkan dugaan kebocoran data. Dalam peringatan yang mereka sampaikan melalui media sosial X (Twitter), VECERT Analyzer menginformasikan bahwa database yang bocor berisi informasi pribadi yang sangat rinci, yang diduga diambil secara ilegal dari catatan resmi kependudukan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh VECERT Analyzer, pelaku yang bertanggung jawab atas pembobolan ini menggunakan identitas "petrusnism". Kelompok atau individu ini diklaim telah merilis database yang mencakup lebih dari satu juta baris data individu yang berasal dari warga Bandung.

Dalam unggahannya, mereka mendeteksi adanya kebocoran data besar yang berdampak pada Kota Bandung, Indonesia. Pelaku ancaman dengan nama 'petrusnism' telah mengeluarkan sebuah database yang berisi informasi pribadi yang sangat rinci.

VECERT Analyzer dikenal sebagai lembaga yang berfokus pada analisis kritis terhadap ancaman digital. Mereka memiliki rekam jejak yang baik dalam mengunggah peringatan mengenai kebocoran data yang terjadi di berbagai sektor, baik dari perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan di berbagai negara.