Menteri LH Dukung Pembangunan PSEL Bandung, Solusi Atasi Timbulan Sampah Dramatis

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Bandung, Jawa Barat. Inisiatif ini menjadi solusi krusial untuk mengurangi timbulan sampah yang selama ini berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dukungan ini disampaikan Menteri Hanif saat melakukan peninjauan langsung ke Kota Bandung pada Sabtu lalu, menekankan urgensi penanganan sampah yang efektif.

Menurut Menteri Hanif, kondisi sampah di Kota Bandung sudah mencapai tahap dramatis, sehingga pembangunan PSEL dianggap sebagai langkah paling logis dan cepat untuk mengatasinya. Proses membangun budaya masyarakat yang sadar akan pentingnya memilah dan mengurangi sampah memerlukan waktu yang panjang, bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, PSEL menjadi jembatan solusi sementara sambil terus mengedukasi masyarakat.

Setiap harinya, Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, mayoritas dari sampah tersebut akan menumpuk di TPA, memperparah masalah lingkungan dan kesehatan. PSEL diharapkan dapat mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar menimbun menjadi menghasilkan nilai tambah berupa energi listrik.

Pembangunan waste to energy (WtE) di Kota Bandung menjadi kebutuhan mendesak mengingat volume sampah harian yang sangat besar. Menteri Hanif menegaskan persetujuannya atas proyek ini, bahkan telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang juga memberikan respons positif. Tim teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan segera mendalami lebih lanjut kesesuaian proyek tersebut.

Selain volume sampah, jarak tempuh dari Kota Bandung ke Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka juga menjadi pertimbangan utama. TPPAS Legok Nangka sendiri ditargetkan beroperasi pada tahun 2028 dan mampu menghasilkan listrik sebesar 40 megawatt. Namun, permasalahan logistik pengangkutan sampah menjadi tantangan tersendiri yang dapat diatasi dengan adanya PSEL lokal di Bandung.

Meskipun mengapresiasi terobosan ini, Menteri Hanif juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan dana yang besar untuk proyek PSEL. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas WtE ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memiliki peran krusial dalam tahapan pra-pembangunan PSEL. Salah satu tugas utamanya adalah memastikan bahwa semua syarat terpenuhi, termasuk ketersediaan timbulan sampah yang memadai untuk operasional PSEL. Verifikasi ini penting agar investasi yang ditanamkan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Setelah tahapan pra-pembangunan, proses selanjutnya berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Entitas ini bertanggung jawab dalam menentukan pemenang tender proyek pembangunan PSEL. BPI Danantara, yang merupakan lembaga pengelola investasi strategis, memastikan bahwa proyek-proyek penting seperti PSEL mendapatkan investor terbaik untuk keberlanjutan proyek.

Sebelumnya, Direktur Investasi PT Danantara Investment Management Fadli Rahman mengumumkan bahwa perusahaan akan segera mengumumkan pemenang tender proyek PSEL tahap pertama di empat kota lainnya. Kota-kota tersebut meliputi Denpasar, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta. Sebanyak 24 perusahaan internasional dari Tiongkok, Prancis, dan Jepang telah mengikuti seleksi dan proses tender untuk proyek WtE ini, menunjukkan minat global terhadap solusi pengelolaan sampah di Indonesia.

Sumber: AntaraNews