Mendukbangga: Pembangunan Keluarga Kunci Utama Stabilitas Demografi Nasional

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa stabilitas demografi di Indonesia sangat bergantung pada pembangunan keluarga yang efektif. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan penting di Jakarta pada Jumat, 30 Januari.

Menurut Mendukbangga Wihaji, isu kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup aspek krusial seperti pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, hingga pengelolaan bonus demografi. Stabilitas demografi dianggap sebagai prasyarat fundamental bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, demikian disampaikan Wihaji. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden, khususnya Astacita ke-4 dan ke-6, yang berfokus pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Mendukbangga Wihaji menyoroti bahwa pembangunan keluarga bukan hanya sekadar program, melainkan fondasi utama untuk menciptakan stabilitas demografi. Stabilitas ini krusial untuk mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Aspek kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup spektrum luas, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya pengentasan kemiskinan. Pengelolaan bonus demografi yang optimal juga menjadi bagian integral dari fokus ini.

Dalam laporannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Wihaji menjelaskan bahwa program kependudukan dan pembangunan keluarga dilaksanakan dengan presisi dan terukur. Langkah-langkah ini selaras dengan agenda prioritas Presiden untuk mencapai tujuan pembangunan.

Efektivitas kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga sangat bergantung pada sinergi kuat di berbagai tingkatan. Koordinasi antara perwakilan BKKBN di provinsi, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan keluarga berencana (OPDKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi kunci.

Penguatan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Ini mencakup tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, memastikan dampak yang merata.

Kemendukbangga/BKKBN juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) agar melaksanakan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Pemda yang konsisten menjalankan indikator ini akan menerima insentif sebagai bentuk dukungan kebijakan berbasis kinerja dalam penguatan pembangunan keluarga dan kependudukan.

Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus diperkuat sebagai garda terdepan dalam mendukung program prioritas pemerintah. TPK memiliki peran vital dalam pendampingan langsung di masyarakat.

Dari total 597.645 TPK secara nasional, sebagian besar telah aktif terlibat dalam pendampingan dan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) untuk meningkatkan gizi mereka.

Selain itu, TPK juga berperan dalam penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) guna mengatasi masalah stunting. Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor agar kebijakan pembangunan manusia dapat dilakukan secara presisi.

Sumber: AntaraNews