Strategi Pertahanan AS Desak Sekutu Tingkatkan Belanja Militer hingga Lima Persen PDB

Amerika Serikat baru-baru ini merilis strategi pertahanan terbarunya yang menekankan pentingnya sekutu dan mitra Washington untuk meningkatkan belanja militer mereka secara signifikan. Dokumen Pentagon ini secara eksplisit mendorong negara-negara tersebut untuk mengalokasikan hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk anggaran pertahanan. Langkah ini merupakan bagian dari agenda “America First” dan “peace through strength” yang dicanangkan Presiden Donald Trump, dengan tujuan agar sekutu mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan nasional masing-masing.

Strategi Pertahanan Nasional pertama sejak Presiden Trump menjabat ini menegaskan bahwa AS perlu memprioritaskan pertahanan wilayahnya serta kepentingannya di Belahan Barat. Oleh karena itu, sekutu diharapkan tidak lagi menjadi “ketergantungan generasi terakhir” melainkan berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas global. Dorongan ini tidak hanya berlaku untuk sekutu di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia, menunjukkan cakupan ambisius dari kebijakan pertahanan AS.

Apabila sekutu dapat memenuhi target belanja militer lima persen PDB ini bersama dengan AS, diharapkan mereka akan mampu membangun kekuatan yang memadai. Kekuatan tersebut dirancang untuk mencegah atau mengalahkan calon lawan di setiap kawasan utama dunia, serta menghadapi agresi secara bersamaan. Ini mencerminkan visi AS untuk menciptakan jaringan pertahanan kolektif yang lebih kuat dan mandiri di antara para mitranya.

Target Ambisius Lima Persen PDB untuk Pertahanan

Strategi pertahanan terbaru Amerika Serikat menetapkan target ambisius bagi sekutunya untuk mengalokasikan lima persen dari PDB mereka untuk belanja militer. Target ini jauh melampaui komitmen sebelumnya yang telah disepakati oleh anggota NATO, yang berencana menaikkan belanja pertahanan dari dua persen menjadi lima persen PDB pada tahun 2035. Komitmen NATO tersebut mencakup 3,5 persen untuk belanja militer inti dan tambahan 1,5 persen untuk pengeluaran terkait keamanan.

Dokumen Pentagon ini secara jelas menyatakan bahwa dorongan untuk mencapai standar lima persen PDB akan diterapkan kepada sekutu dan mitra di seluruh dunia, tidak hanya terbatas pada negara-negara Eropa. Hal ini menunjukkan adanya ekspektasi yang tinggi dari Washington agar semua sekutunya berkontribusi lebih besar dalam upaya pertahanan kolektif. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan militer sekutu secara signifikan.

Pemerintahan Trump memuji Eropa dan Korea Selatan atas komitmen mereka untuk menaikkan anggaran pertahanan sejak ia kembali menjabat. Namun, dokumen tersebut juga mengisyaratkan bahwa sekutu besar lainnya, seperti Jepang, akan menghadapi tekanan yang lebih besar dari Washington untuk memenuhi target baru ini. Ini menandakan bahwa AS akan terus mendorong negara-negara tersebut untuk meningkatkan investasi mereka dalam sektor pertahanan.

Menangkal China di Indo-Pasifik

Sejalan dengan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Gedung Putih pada Desember, dokumen pertahanan ini menyoroti China dan pembangunan militernya yang pesat. Meskipun demikian, nada yang digunakan dalam dokumen ini lebih lunak dibandingkan versi sebelumnya, dengan fokus pada pencegahan melalui kekuatan daripada konfrontasi langsung. Pendekatan pemerintahan Trump bertujuan untuk menangkal pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.

Dokumen setebal 34 halaman tersebut secara menarik tidak menyebutkan Taiwan, pulau yang diperintah sendiri dan diklaim oleh China, meskipun ada peningkatan tekanan militer Beijing di kawasan tersebut. Ini mungkin mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan retorika diplomatik sambil tetap menegaskan kepentingan strategis AS. Tujuan Washington bukan untuk mendominasi Beijing, melainkan untuk mencegah dominasi oleh pihak mana pun.

“Presiden Trump menginginkan perdamaian yang stabil, perdagangan yang adil, dan hubungan saling menghormati dengan China,” bunyi dokumen itu. “Tujuan kami sederhana: mencegah siapa pun, termasuk China, mendominasi kami atau sekutu kami.” Sebagai bagian dari upaya ini, militer AS berencana membangun “pertahanan penolakan yang kuat” di sepanjang rantai pulau pertama, membentang dari Jepang, melalui Taiwan dan Filipina, hingga Kalimantan, yang mengelilingi perairan pesisir China.

Ancaman Korea Utara dan Tanggung Jawab Korea Selatan

Berbeda dari strategi keamanan terbaru Gedung Putih, dokumen pertahanan ini secara spesifik menyinggung Korea Utara. Negara tersebut disebut menimbulkan ancaman militer langsung terhadap Jepang dan Korea Selatan, yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan pertahanan regional AS. Ancaman ini menjadi salah satu pendorong utama bagi sekutu untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.

Namun, dokumen tersebut juga menyatakan bahwa Korea Selatan dianggap mampu memikul tanggung jawab utama untuk menangkal Korea Utara. Kemampuan ini didukung oleh peningkatan signifikan dalam kemampuan militer Korea Selatan dan sistem wajib militer yang kuat. Dengan demikian, AS mengindikasikan bahwa dukungannya terhadap Korea Selatan dapat lebih terbatas, seiring dengan kapasitas pertahanan diri Seoul yang semakin matang.

Pendekatan ini mencerminkan filosofi umum strategi pertahanan AS yang mendorong sekutu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan mereka sendiri. Dengan kemampuan militer yang terus berkembang, Korea Selatan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara, dengan dukungan strategis dari Amerika Serikat.

Sumber: AntaraNews