Pemkot Makassar Luncurkan Aplikasi Lontara+, Integrasikan Ratusan Layanan Publik untuk Warga

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi meluncurkan sebuah inovasi digital bernama Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+). Aplikasi ini merupakan super apps yang dirancang untuk menyatukan seluruh layanan publik dalam satu platform terpadu. Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah.

Dengan diluncurkannya Aplikasi Lontara+, ratusan layanan dari 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 210 subbagian kini terintegrasi. Seluruh layanan tersebut akan memiliki standar harga yang disatukan dalam satu sistem terstandarisasi, memastikan keseragaman dan kejelasan bagi pengguna. Koordinasi utama pengembangan dan pengelolaan super apps ini berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa Aplikasi Lontara+ telah terintegrasi dengan Dasbor Command Center di Lantai 7 Kantor Diskominfo. Integrasi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap seluruh alur layanan dan aduan masyarakat, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

Integrasi Komprehensif untuk Efisiensi Layanan Publik

Aplikasi Lontara+ membawa terobosan signifikan dalam pelayanan publik di Kota Makassar dengan mengintegrasikan beragam layanan pemerintah. Lebih dari 51 SKPD dan 210 subbagian kini tergabung dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Hal ini menciptakan kemudahan akses bagi warga untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah-pindah platform.

Standarisasi harga layanan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan Aplikasi Lontara+. Dengan sistem yang terstandarisasi, masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas dan seragam mengenai biaya layanan. Efisiensi anggaran juga menjadi salah satu dampak positif dari integrasi ini, karena mengurangi duplikasi sistem dan infrastruktur.

Pemantauan layanan secara real-time melalui Dasbor Command Center menjadi jaminan atas transparansi dan akuntabilitas. Setiap alur layanan dan aduan masyarakat dapat dipantau langsung, memastikan respons yang cepat dan tepat. Ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

Pembagian Peran Diskominfo dan SKPD dalam Transformasi Digital

Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan pentingnya pembagian peran yang seimbang antara Diskominfo dan SKPD dalam pengelolaan Aplikasi Lontara+. Meskipun Diskominfo berperan sebagai koordinator utama, tanggung jawab tetap melekat pada masing-masing SKPD untuk layanan spesifik mereka. "Pada saat terintegrasi ada tugasnya Kominfo dan ada tugasnya SKPD. Bukan berarti semuanya diserahkan ke Kominfo. Tetap ada bagian yang harus dijaga di masing-masing SKPD, terutama perangkat dan gadget yang secara fisik masih berada di unit kerja," urai Wali Kota Munafri.

Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sistem digital pemerintahan yang rapi, efisien, dan terintegrasi tanpa membatasi inovasi. Diskominfo Kota Makassar ditugaskan sebagai pengelola utama infrastruktur digital kota. Ini termasuk pengelolaan data center dan cloud kota, server, storage, serta menjamin keamanan informasi melalui Security Operation Center (SOC).

Diskominfo juga bertanggung jawab atas gateway dan integrasi antar-sistem, login, monitoring, hingga pembangunan aplikasi sebagai fondasi bersama seluruh layanan digital pemerintah kota. Sementara itu, SKPD tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengelola modul layanan, proses bisnis, serta inovasi di sektor masing-masing. Mereka mengelola pengguna, konten, dan inovasi layanan sesuai kebutuhan spesifik.

Membangun Sistem Digital yang Aman dan Inovatif

Untuk memastikan transformasi digital berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan, Pemkot Makassar menerapkan solusi tata kelola teknologi informasi yang berimbang. Pendekatan ini mengombinasikan sentralisasi infrastruktur dengan penguatan peran SKPD, memastikan keamanan data tanpa menghambat kreativitas. Mekanisme backup dan disaster recovery juga menjadi bagian penting dari tugas Diskominfo.

Pembagian peran ini menjamin bahwa server tetap terpusat, sehingga keamanan dan tata kelola tetap terkendali dengan baik. Namun, hal ini tidak mengekang kreativitas dan inovasi layanan yang mungkin muncul dari tingkat SKPD. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana inovasi dapat berkembang dalam kerangka sistem yang aman dan terstruktur.

Integrasi digital melalui Aplikasi Lontara+ diharapkan tidak hanya menghasilkan efisiensi anggaran dan penguatan keamanan data. Lebih dari itu, inisiatif ini juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah langkah maju Pemkot Makassar dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan.

Sumber: AntaraNews