Warga Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum sepenuhnya pulih dari dampak banjir bandang dan tanah longsor kini dihadapkan pada ancaman baru berupa bencana tanah bergerak yang sangat mengkhawatirkan. Sejak awal Desember 2025, fenomena ini telah menyebabkan kerusakan pada 157 rumah warga serta merusak fasilitas umum yang penting seperti sekolah dan masjid.
Ratusan warga terpaksa mengungsi ke posko darurat, sementara rencana untuk relokasi ke lahan PTPN seluas sembilan hektare masih belum terwujud.
Desa Tandihat, meskipun tidak langsung terkena dampak banjir bandang sebelumnya, kini menjadi daerah yang sangat rentan terhadap bencana. Tanah yang telah tererosi dan tidak stabil menyebabkan pergeseran terus-menerus, yang menimbulkan rasa takut yang mendalam di antara penduduk setempat.
Porman Lubis, seorang pemilik rumah, pada Selasa (16/12/2025) menyatakan kekhawatirannya.
"Tanahnya retak-retak dari sana itu pertama, baru ke sini. Kami mengungsi di atas kampung ini, memang tak layak lagi dihuni, tak berani lagi tinggal di sini. Kami mengungsi di PTPN," ujar Porman.
Bersama ratusan keluarga lainnya, ia terpaksa meninggalkan harta benda mereka demi keselamatan, menghindari kemungkinan tertimbun oleh material longsor.
Advertisement
Kehidupan di Posko Pengungsian
Saat ini, terdapat 637 jiwa atau 186 Kepala Keluarga (KK) yang telah bertahan di posko pengungsian selama dua minggu dengan fasilitas yang terbatas. Keadaan ini menyebabkan para pengungsi mengalami tekanan baik secara psikologis maupun fisik. Tioji Harahap, salah satu pengungsi, mengungkapkan harapannya kepada pemerintah daerah dengan sangat mendesak.
"Harapannya dibangunkan rumah secepat mungkin. Sudah dua minggu lebih di posko pengungsian, selama di sini tidak tenang pikirannya, badannya pegal-pegal. Harapannya segera dibangun rumah," ucap dia.
Menanti Janji Relokasi di Lahan 9 Hektare
Kepala Desa Tandihat, Ranto Panjang Sipahutar, mengonfirmasi adanya dampak besar akibat pergerakan tanah yang semakin parah, yang memaksa dilakukan evakuasi total.
"Jumlah pengungsi di sini berkisar 637 jiwa atau 186 KK. Rumah terdampak dan tidak layak lagi dipakai ada 157 rumah," ungkap dia.
Ranto juga menyampaikan bahwa lahan relokasi telah direncanakan di area PTPN seluas 9 hektare. Namun, hingga berita ini diturunkan, pembangunan hunian darurat atau permanen masih belum terwujud. Ratusan warga yang menjadi korban pergeseran tanah ini harus terus bersabar dan bertahan dalam ketidakpastian, menunggu langkah konkret dari Pemerintah Daerah.