Dilaporkan Tito: Prabowo Tiba-Tiba Panggil Purbaya Soal Bantuan Bencana Sumatera: Menteri Keuangan, Diwaspadai!

Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyoroti penyaluran bantuan untuk korban bencana di Sumatera saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, (15/12).

Dalam rapat tersebut, Prabowo bahkan memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait tawaran bantuan dari sejumlah perusahaan garmen berorientasi ekspor.

Tito melaporkan bahwa beberapa produsen pakaian ekspor bersedia menyumbangkan barang berupa pakaian hasil reject export untuk korban bencana.

Namun, penyaluran bantuan tersebut terkendala izin dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan karena menyangkut aturan kepabeanan dan perdagangan.

"Ini utamanya untuk keperluan individual, Pak. Yang seperti dari pusat memang banyak membantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi yang kecil-kecil seperti pakaian, kemudian sabun, sampu, keperluan wanita, keperluan bayi. Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak," ujar Tito dalam rapat kabinet.

Ia menjelaskan, terdapat dua perusahaan besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang siap menyalurkan bantuan pakaian dalam jumlah besar.

Satu perusahaan menyiapkan sekitar 100.000 potong pakaian, sementara perusahaan lainnya menyediakan 25.000 potong.

"Nah itu, dari dua perusahaan yang menghubungi kami, sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang kedua 25.000 pieces. Tapi untuk keluar, harus mendapatkan izin dari dua instansi, yaitu dari bea cukai dan dari kepentingan perdagangan," kata Tito.

Tito menegaskan bahwa secara regulasi, terdapat payung hukum yang memungkinkan barang tersebut dikeluarkan untuk kepentingan kemanusiaan.

Ia pun meminta dukungan langsung dari Presiden agar izin dapat dipercepat.

"Kalau kami disarankan, ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat dikeluarkan. Jadi kami, asal ada surat permintaan resmi dari instansi. Kami sudah mengeluarkan surat resmi, kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan, supaya ini bisa dikirimkan secepat mungkin. Totalnya 125.000 pieces, Pak," lanjut Tito.

Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo langsung merespons dengan memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan memberikan arahan tegas.

Prabowo menyetujui pembebasan biaya, namun mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara tertib dan diawasi ketat.

"Menteri Keuangan, diaktifkan biaya. Ya, dibebaskan pembayarannya. Tapi juga diwaspadai. Harus diserahkan ke instansi, ya," tegas Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa bantuan tersebut tidak boleh disalahgunakan dan harus diterima langsung oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab sebelum disalurkan ke daerah terdampak.

"Berarti Kementerian Dalam Negeri yang menerima, bertanggung jawab, ya. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana," ujarnya Prabowo.

Selain bantuan logistik, Tito juga melaporkan berbagai langkah penanganan pascabencana lainnya, mulai dari pengiriman tenaga medis, obat-obatan, hingga pembentukan posko administrasi untuk mengurus dokumen warga yang hilang akibat bencana.

"Untuk masalah dokumen, Pak, dari Kementerian Dalam Negeri kami sudah menggunakan sembilan tim untuk mulai dari sekarang membentuk posko. Untuk membantu dokumen-dokumen yang hilang, seperti KTP, kemudian akta kelahiran, dan lain-lain. Dan kami gratiskan, Pak," kata Tito.

Ia juga meminta agar kementerian dan lembaga lain turut menggratiskan pengurusan dokumen penting warga, termasuk sertifikat tanah, ijazah, surat kendaraan, hingga dokumen perbankan.

Dalam rapat itu, Tito turut melaporkan adanya sejumlah desa yang hilang akibat longsor dan banjir bandang, sehingga perlu direlokasi ke lokasi yang lebih aman.

Pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru bagi warga terdampak.

Prabowo Setuju Usulan Tambah Pasukan BKO

Menutup pembahasan, Prabowo menyetujui usulan penambahan pasukan BKO untuk percepatan pembersihan lumpur serta meminta pendataan ketat terhadap rumah rusak ringan agar bantuan perbaikan bisa segera disalurkan.

"Saya kira itu saran yang bagus, tapi saya minta diinventarisasi benar rumah yang rusak ringan dan sebagainya. Harus diverifikasi oleh desa, camat, bupati, wali kota," ujar Prabowo.

Target Pemulihan Wilayah

Pemerintah menargetkan langkah-langkah tersebut dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mengurangi jumlah pengungsi hingga 30–40 persen dalam waktu dekat.

Reporter Magang: Ahmad Subayu