Mendagri Tito Jelaskan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Status Bencana Nasional Terkait Banjir Bandang Sumatra

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional untuk bencana terjadi di sejumlah wilayah Sumatra.

Menurut Tito, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan aksi penanganan di daerah terdampak berlangsung cepat dan menyeluruh. Dia menegaskan bahwa tindakan pemerintah sejak hari pertama sudah mencerminkan penanganan berskala nasional.

"Jadi begini, yang penting itu sebetulnya adalah aksinya. Bukan statusnya, aksinya. Aksinya untuk kita melakukan mobilisasi semua kekuatan yang ada, baik provinsi, kawasan provinsi sampai tingkat nasional,” kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Tito mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga terkait juga langsung digerakan begitu bencana terjadi.

"Semua bergerak, bergerak ke tiga daerah itu. Artinya apa? Sudah terjadi mobilisasi nasional. Penanganannya skala nasional," ujar Tito.

Alasan Tak Tetapkan Bencana Nasional

Tito menjelaskan, penggunaan status bencana nasional terkait bencana melanda tiga provinsi di Sumatra perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Dia menilai, penetapan status bencana nasional tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa seluruh wilayah Indonesia sedang menghadapi krisis.

"Cuma masalah pemahaman kata-kata darurat ini perlu agak hati-hati, kenapa? Karena kita negara besar, bukan seperti negara kecil ya, seperti satu pulau misalnya, Singapura misalnya,” kata Tito.

Tito juga menyoroti potensi dampak negatif terhadap persepsi internasional jika status bencana nasional diterapkan. Menurut dia, persepsi semacam itu bisa berpengaruh langsung pada sektor pariwisata dan mobilitas internasional.

“Sehingga orang yang mau ke Bali mungkin membatalkan. Orang yang mau ke Labuan Bajo membatalkan. Yang mau ke Jogja membatalkan. Itu kerugian dari kita,” ujar Tito.

Oleh sebab itu, Tito menegaskan, meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan dilakukan pemerintah sudah maksimal.

"Kita sudah maksimal seperti kita menangani nasional di tingkat tiga provinsi itu,” tandasnya.