Aksi Iklim Indonesia di COP30 Brasil: Diplomasi Kuat dan Pasar Karbon Menjanjikan

Konferensi Perubahan Iklim ke-30 Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil, telah berakhir setelah dua pekan penuh negosiasi yang alot. Di tengah dinamika global dan insiden teknis, Indonesia tampil menonjol dengan diplomasi iklim yang kuat dan terarah.

Delegasi Indonesia berhasil menjalankan upaya diplomasi lunak melalui keberadaan Paviliun Indonesia dan diplomasi keras di meja perundingan. Hal ini membuktikan kesiapan Indonesia menuju ekonomi rendah emisi yang berkelanjutan serta kepemimpinan dalam isu iklim global.

Kehadiran Indonesia di COP30 tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pemimpin dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi. Berbagai inisiatif penting telah dilakukan untuk mencapai tujuan aksi iklim nasional dan internasional.

Diplomasi Hijau dan Pasar Karbon Indonesia

Paviliun Indonesia sukses menjadi magnet yang menampilkan inisiatif lintas sektor yang komprehensif, mulai dari sektor kehutanan hingga transisi energi. Lebih dari 5.000 pengunjung memadati area paviliun untuk menyaksikan berbagai diskusi interaktif dan menjalin kerja sama strategis.

Salah satu sorotan utama adalah forum "Carbon Connection for Climate Action" yang secara spesifik menghubungkan pemilik proyek karbon di dalam negeri dengan calon pembeli dan investor internasional. Forum ini berhasil menarik ekspresi minat (LoI) untuk perdagangan karbon sejumlah 2.754.680 ton CO₂e dari 44 proyek.

Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan kepercayaan dunia terhadap integritas pasar karbon Indonesia. Hal ini sekaligus mempertegas pesan bahwa Indonesia telah bergerak maju dari sekadar negosiasi di atas kertas menuju implementasi nyata aksi iklim yang bernilai ekonomi.

Tidak hanya bicara soal emisi, Paviliun Indonesia juga memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara. Diplomasi budaya melalui tarian, musik, busana tradisional, hingga kuliner terbukti efektif menjadi instrumen yang memperkuat kedekatan emosional antara delegasi Indonesia dengan masyarakat global.

Perjuangan Bilateral dan Kolaborasi Internasional

Di jalur diplomasi keras, sekitar 130 negosiator Indonesia berjuang keras di ruang-ruang adu argumen untuk merumuskan aksi iklim global yang adil. Indonesia juga mengintensifkan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat dan badan internasional guna menutupi celah lambatnya konsensus multilateral.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, "Kita mengupayakan sebanyak mungkin bilateral karena kita tahu negosiasi-negosiasi di meja perundingan tidaklah mudah, namun kita tidak mau menunggu konsensus di semua negara, kita akan menapakinya dengan melakukan kerja sama." Pernyataan ini menunjukkan strategi proaktif Indonesia.

Puluhan pertemuan bilateral dilakukan, di antaranya dengan Swedia, Republik Kongo, Norwegia, Kanada, serta lembaga Gold Standard dan Program Lingkungan PBB (UNEP). Salah satu hasil konkret dari pertemuan bilateral ini adalah peresmian operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC) oleh Indonesia, DRC, dan Republik Kongo, dengan Jakarta sebagai sekretariat sementara.

Indonesia dan Norwegia, lewat perusahaan PT PLN dan GGGI, juga menandatangani perjanjian kerja sama dalam perdagangan karbon untuk pembelian sebesar 12 juta ton CO2. Selain itu, Indonesia resmi meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia, mengintegrasikan ekosistem pesisir dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

Sikap Tegas Indonesia dalam Isu Gender dan Adaptasi Iklim

Dalam COP30, Indonesia menunjukkan sikap tegas dan berprinsip terkait Belem Gender Action Plan yang diadopsi. Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa negara kita masih belum sejalan dengan sejumlah prinsip dalam rencana tersebut, seperti gender progresif.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto menjelaskan, "Pada Belem Gender Action Plan yang diadopsi, dokumen ini masih mencerminkan sejumlah perbedaan prinsip yang belum sepenuhnya selaras dengan hukum dan peraturan nasional kami." Indonesia juga tidak menggunakan istilah data terpilah berdasarkan gender dan usia karena tidak diakui dalam kerangka kebijakan nasional.

Ary menekankan bahwa konsep tersebut hanya dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kebijakan negara masing-masing. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen mendukung implementasi rencana aksi tersebut, dengan memastikan pelaksanaannya tetap mematuhi prinsip CBDR-RC serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait adaptasi perubahan iklim, Indonesia menuntut keadilan, menyoroti hilangnya paragraf terkait angka pendanaan adaptasi dalam teks keputusan terbaru. Indonesia mendorong agar Global Goal on Adaptation (GGA) tidak hanya menjadi jargon, karena tanpa dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, target adaptasi sulit diwujudkan.

Dinamika dan Insiden di Balik Layar COP30

Pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil, tidak luput dari drama dan insiden keamanan yang sempat memicu ketegangan. Tercatat dua insiden besar terjadi selama dua pekan penyelenggaraan konferensi iklim tersebut.

Pada Selasa (11/11), situasi sempat memanas ketika massa pendemo memaksa masuk ke area venue, berujung pada bentrokan fisik dengan petugas keamanan. Pasca-insiden tersebut, protokol keamanan diperketat dengan penambahan personel dan perluasan area sterilisasi.

Ketegangan kembali terjadi pada Kamis (20/11) siang, ketika insiden kebakaran terjadi yang diduga berasal dari salah satu paviliun negara peserta di Zona Biru. Api berhasil dikuasai dengan sigap, namun 27 orang harus menjalani perawatan medis, mayoritas akibat inhalasi asap dan serangan panik.

Kendati peristiwa kebakaran akhirnya menunda sejumlah proses negosiasi di meja perundingan, insiden ini tidak menyurutkan semangat delegasi Indonesia. Mereka terus menuntaskan misi diplomasi hingga hari terakhir, membawa pulang sejumlah "pekerjaan rumah" sekaligus peluang besar bagi aksi iklim nasional yang lebih ambisius.

Sumber: AntaraNews