Menteri Kehutanan Pimpin Pencarian Korban Banjir Agam, Prioritaskan Evakuasi dan Pemulihan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terjun langsung membantu pencarian korban hilang akibat banjir dan longsor di Agam, Sumatera Barat. Prioritas utama adalah evakuasi dan penanganan darurat bencana banjir Agam.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Menteri Kehutanan Pimpin Pencarian Korban Banjir Agam, Prioritaskan Evakuasi dan Pemulihan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut serta dalam upaya evakuasi korban hilang akibat Banjir Bandang Agam, menyoroti urgensi penanganan darurat dan rehabilitasi. (AntaraNews)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara langsung terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Keterlibatannya ini menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi Pulau Sumatera. Ia bergabung dengan tim gabungan untuk mengevakuasi warga yang hilang dan terdampak.

Dalam kunjungannya di Lubuk Basung pada Minggu (30/11), Menteri Antoni didampingi oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan serta personel dari Polda Sumatera Barat dan TNI. Tim gabungan ini berfokus pada langkah-langkah darurat pasca-bencana. Mereka telah berhasil mengevakuasi dua jenazah korban di Salareh Aia, Palembayan, Agam.

Bencana alam ini, yang dipicu oleh banjir bandang pada Kamis (27/11) sore, telah menyebabkan banyak warga masih dinyatakan hilang. Tim penanganan bencana memprioritaskan pencarian orang hilang untuk meminimalisir jumlah korban. Pemerintah juga menyiapkan bantuan psikologis bagi para korban yang terdampak bencana banjir Agam.

Prioritas Pencarian dan Evakuasi Korban Banjir Agam

Menteri Antoni menegaskan bahwa tim penanganan bencana gabungan saat ini memprioritaskan pencarian orang hilang. Banyak warga masih belum ditemukan setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut pada Kamis sore, 27 November. Hal ini menjadi fokus utama seluruh upaya yang dilakukan di lapangan.

"Kami telah mengevakuasi dua jenazah korban di Salareh Aia, Palembayan, Agam," kata Antoni, mengutip laporan dari tim di lapangan. Ia juga menambahkan bahwa ada laporan dari seorang penyintas yang mengungsi mengenai anggota keluarganya yang hilang. "Satu penyintas yang saat ini mengungsi melaporkan kehilangan seorang saudara kandung, seorang anak, dan seorang keponakan," ujarnya.

Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi erat dengan pihak militer dan kepolisian untuk mempercepat langkah-langkah darurat. Koordinasi ini juga mencakup persiapan upaya rehabilitasi di daerah-daerah yang terdampak. Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam penanganan bencana banjir Agam.

Penanganan Darurat dan Rencana Pemulihan Infrastruktur

"Fokus utama kami sekarang adalah menyelesaikan evakuasi dan respons darurat," jelas Menteri Antoni. Selain itu, pemerintah juga telah mengerahkan psikolog untuk membantu para korban mengatasi trauma. Bantuan ini penting untuk memulai proses pemulihan mental dan emosional mereka.

Pemerintah juga berencana untuk memobilisasi alat berat guna memulihkan akses jalan yang terisolasi akibat tanah longsor. Pemulihan akses jalan ini sangat krusial untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan dan logistik. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.

Antoni memastikan bahwa distribusi bantuan telah dimulai kepada masyarakat yang membutuhkan. "Distribusi bantuan telah dimulai," katanya. Upaya ini merupakan bagian dari penanganan darurat komprehensif untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi di tengah situasi sulit.

Dampak Luas Bencana di Pulau Sumatera

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan bahwa bencana meluas ini telah merenggut lebih dari tiga ratus nyawa. Data per Sabtu sore, 29 November, menunjukkan dampak signifikan di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa 47 jenazah ditemukan di Aceh, 166 di Sumatera Utara, dan 90 di Sumatera Barat. Angka-angka ini menunjukkan skala besar dari bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Jumlah korban jiwa terus bertambah seiring berjalannya operasi pencarian.

Bencana ini mendorong pemerintah provinsi terkait untuk menetapkan status tanggap darurat. Status darurat berlaku dari 28 November hingga 11 Desember di Aceh, 27 November hingga 10 Desember di Sumatera Utara, dan 25 November hingga 8 Desember di Sumatera Barat. Penetapan status ini memungkinkan pengerahan sumber daya yang lebih besar untuk penanganan bencana.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi