GWS: Penambahan Anggota Perempuan Kunci Peningkatan Inklusivitas Polri

Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) baru-baru ini menyoroti penambahan anggota perempuan dalam struktur kepolisian nasional. Mereka melihat langkah ini sebagai sinyal positif yang menunjukkan komitmen Polri terhadap inklusivitas dan keberagaman.

Ketua Umum GWS, Giwo Wiyogo, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (15/11), menegaskan pentingnya kehadiran perempuan. Menurutnya, representasi ini tidak hanya soal jumlah, tetapi juga tentang membawa perspektif yang lebih humanis dan lengkap dalam setiap kebijakan.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong reformasi Polri menjadi lebih responsif dan berkeadilan. Giwo Wiyogo juga menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2014-2019, memberikan bobot pada pernyataannya.

Perspektif Perempuan untuk Reformasi Polri yang Humanis

Giwo Wiyogo menjelaskan bahwa perempuan membawa pendekatan yang lebih kolaboratif dan empatik. Pendekatan ini sangat penting dalam mendorong reformasi Polri agar lebih responsif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Reformasi Polri yang efektif membutuhkan beragam perspektif untuk menghasilkan kebijakan yang menyeluruh. Pelibatan perempuan akan memperkaya proses pengambilan keputusan, khususnya dalam aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), transparansi, dan peningkatan kualitas layanan publik kepolisian.

Kehadiran perspektif yang lebih beragam ini akan memperkuat kualitas analisis. Selain itu, hal ini juga akan memperluas jangkauan rekomendasi, serta memastikan bahwa reformasi yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan menyeluruh.

Tantangan dan Harapan dalam Representasi Perempuan

Meskipun penambahan satu anggota perempuan merupakan langkah awal yang positif, Giwo Wiyogo menyoroti bahwa jumlah tersebut masih jauh dari keseimbangan ideal. Dari total sebelas anggota Komisi Reformasi Polri, hanya ada satu perempuan dan sepuluh laki-laki.

Rasio gender pada komisi ini masih menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan, yaitu 10:1. Untuk memastikan perspektif perempuan benar-benar terdengar dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, diperlukan penambahan anggota perempuan yang lebih banyak lagi.

Penambahan perwakilan perempuan dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri diharapkan menjadi langkah awal. Ini adalah langkah menuju proses perubahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.

Giwo Wiyogo berharap langkah ini tidak berhenti pada penambahan satu nama saja. Ia menginginkan ini menjadi gerbang menuju partisipasi perempuan yang lebih luas pada berbagai tingkatan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun peran strategis di berbagai lembaga.

Sumber: AntaraNews