KPK Bawa Bupati Ponorogo dan Enam Orang Hasil OTT ke Jakarta, Terkait Mutasi Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar pejabat daerah. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, bersama enam orang lainnya telah dibawa ke Jakarta pada Sabtu pagi. Mereka diamankan setelah terjaring OTT di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 7 November 2025.

Penangkapan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tujuh dari 13 orang yang ditangkap telah diterbangkan ke ibu kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Operasi senyap ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Ini merupakan OTT ketujuh yang berhasil diungkap oleh lembaga antirasuah tersebut. Fokus utama penyelidikan adalah praktik jual beli jabatan yang merugikan integritas birokrasi daerah.

KPK mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dilakukan pada 7 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, total 13 orang diamankan di Ponorogo. Namun, hanya Bupati Sugiri Sancoko dan enam orang lainnya yang dibawa langsung ke Jakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, "Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta." Pernyataan ini disampaikan kepada para jurnalis di Jakarta pada Sabtu (08/11). Informasi lebih lanjut mengenai enam orang lainnya yang juga terjaring OTT belum disampaikan secara detail oleh KPK.

Dugaan awal kasus ini mengarah pada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Modus operandi semacam ini seringkali menjadi celah bagi praktik jual beli jabatan yang merusak sistem meritokrasi dalam birokrasi.

Setelah tiba di Jakarta, ketujuh orang tersebut akan menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki batas waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Kegiatan OTT di Ponorogo ini menandai operasi tangkap tangan ketujuh yang berhasil dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2025. Serangkaian OTT ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Berikut adalah daftar OTT KPK sebelumnya di tahun 2025:

**Maret 2025**: KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
**Juni 2025**: OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
**7–8 Agustus 2025**: OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
**13 Agustus 2025**: OTT di Jakarta mengenai dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
**20 Agustus 2025**: OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
**3 November 2025**: OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Sumber: AntaraNews