Menkomdigi Sidak Kesiapan Penyaluran BLT di Pelosok Bali: Target 35 Juta KPM Tuntas 20 November 2025

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap kesiapan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di wilayah pelosok Bali. Peninjauan ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero) di layanan pos universal (LPU) pada Minggu, 2 November.

Kunjungan Menkomdigi ke Kantor Pos Blahkiuh, Kabupaten Badung, bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang digulirkan oleh Presiden Prabowo dapat menjangkau daerah-daerah yang kurang terjangkau. Hal ini menjadi krusial demi pemerataan distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah menargetkan penyaluran BLT kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selesai pada 20 November 2025. Oleh karena itu, Menkomdigi ingin memastikan konektivitas di lapangan, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta potensi digitalisasi di masa depan.

Memastikan Bantuan Sampai ke Pelosok Negeri

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya peran Kantor Pos, khususnya LPU, sebagai "kaki tangan" pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. LPU diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga ke titik pelosok, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Sejak Oktober 2025, pemerintah pusat telah mengamanatkan bank himbara dan PT Pos untuk menyalurkan BLT ini. Kebijakan ini merupakan insentif ekonomi yang diharapkan dapat membantu jutaan keluarga di seluruh Indonesia.

Fokus utama pengecekan adalah memastikan bahwa mekanisme penyaluran berjalan lancar dan efisien. Ini termasuk kesiapan SDM dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses distribusi bantuan.

Progres Penyaluran dan Kesiapan Infrastruktur

Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa Kantor Pos di seluruh Indonesia mendapatkan tugas menyalurkan BLT kepada sekitar 17-18 juta KPM. Pada tahap pertama yang berlangsung pertengahan Oktober lalu, sebanyak 600 ribu KPM telah menerima bantuan sosial berupa uang tunai.

Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan kepuasannya terhadap proses penyaluran tahap pertama. "Saya tanya sisanya, katanya sisanya akan segera dilakukan di tahap berikutnya dan kesiapannya tadi saya tanya juga infrastrukturnya siap, SDM-nya siap, dan di tahap pertama Oktober lalu penerima bansos juga tidak harus antre mengular, sistem undangannya sudah tepat," ujar Meutya Hafid.

Ia juga mengapresiasi upaya PT Pos Indonesia yang mendatangi rumah masyarakat yang tidak dapat mengambil BLT secara langsung. Langkah ini memastikan bahwa hak masyarakat benar-benar sampai ke tangan mereka, bahkan di daerah terpencil sekalipun.

Peluang Digitalisasi dan Tantangan Validasi Data

Demi memastikan penyaluran BLT lebih efektif di masa mendatang, Menkomdigi membuka peluang untuk melakukan digitalisasi dalam sistem penyaluran bantuan. "Tadi disampaikan mungkin masih ada keterlambatan di 1-2 titik, bagaimana jika kita percepat dengan digitalisasi tanpa mengurangi makna dan semangat bahwa digitalisasi tidak berarti menghilangkan empati atau kedekatan kita dengan penerima-penerima manfaat, jadi kita akan terus menyapa dengan penuh empati," kata Meutya.

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa total 35,046 juta KPM BLT berarti sekitar 140 juta jiwa akan terbantu, dengan asumsi rata-rata satu keluarga terdiri dari empat orang. Dari jumlah tersebut, 16 juta keluarga menerima bantuan secara reguler, sementara sisanya baru menerima kali ini dan banyak yang belum memiliki rekening aktif.

Tugas PT Pos Indonesia adalah memvalidasi data penerima sebelum melanjutkan penyaluran. Haris menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu data dari Kementerian Sosial untuk memastikan jumlah penerima di tiap daerah. "Perlu dipastikan apakah masih aktif karena itu perlu validasi, sampai sekarang masih koordinasi, untuk Bali kami belum bisa pastikan masih menunggu dua hari data masuk, kalau sudah dapat data langsung kami aktifkan, sementara kepastian kapasitas SDM dan infrastruktur sudah siap," jelas Haris.

Sumber: AntaraNews