Fakta Unik: Sistem Pemerintahan Berubah Drastis, Pemprov Papua Pegunungan Genjot Peningkatan SDM ASN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat kini tengah fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil untuk memastikan ASN mampu mengelola sistem pemerintahan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Dorongan ini menjadi krusial mengingat sistem pemerintahan saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi 10 hingga 20 tahun yang lalu, di mana semua proses kini harus dilakukan dengan sistem informasi digital.

Plt Kepala Bapperida Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, di Wamena pada Sabtu (01/11) menegaskan pentingnya adaptasi ini. Menurutnya, untuk mendukung suksesnya pemerintahan yang baik dan optimal, ASN perlu memiliki kemampuan dalam melakukan segala pekerjaan sesuai dengan situasi terkini.

Adaptasi ASN di Era Digital: Tantangan dan Kebutuhan

Transformasi digital telah merambah seluruh sektor, termasuk pemerintahan. Setiap pekerjaan yang dilakukan di pemerintahan saat ini mengandalkan sistem informasi atau menggunakan berbagai aplikasi digital.

Kondisi ini menuntut ASN untuk tidak hanya memahami tugas pokoknya, tetapi juga menguasai teknologi yang relevan. Marthen Kogoya menekankan bahwa suka tidak suka, kemampuan ASN harus terus ditingkatkan.

Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar percepatan pembangunan dapat terwujud secara optimal. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disajikan dengan lebih akurat dan efisien.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyadari bahwa peningkatan SDM ASN adalah kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif di era digital ini. Oleh karena itu, program pelatihan dan penyesuaian terus digalakkan.

Optimisme Pembangunan dan Penyesuaian Sistem

Marthen Kogoya menilai bahwa ASN di Papua Pegunungan pada dasarnya telah memenuhi syarat pendidikan dan memiliki kemampuan di bidangnya. Mereka dinilai mampu dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Namun, lanjutnya, ASN saat ini hanya perlu penyesuaian-penyesuaian dengan sistem informasi terbaru. Sistem ini banyak diterapkan oleh pemerintah pusat untuk standardisasi dan efisiensi birokrasi.

Ia mengakui bahwa pada tahun 2025 memang terjadi kendala dalam percepatan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh banyak perubahan, khususnya dalam laporan pertanggungjawaban yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan RI, sehingga anggaran pusat terlambat dikucurkan.

Meskipun demikian, Pemprov Papua Pegunungan tetap optimis. "Kami optimis sekali setelah laporan pertanggungjawaban keuangan diserahkan ke Kementerian Keuangan dengan mengikuti metode terbaru maka percepatan pembangunan lebih optimal pada saat ini hingga tahun 2026," ujar Marthen Kogoya.

Sumber: AntaraNews