Fakta Unik: 2.333 Desa Belum Berinternet, ATSI Ungkap Tantangan Besar Konektivitas Desa di Indonesia

Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, baru-baru ini mengemukakan sejumlah tantangan signifikan dalam upaya pembangunan konektivitas internet di desa-desa seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Marwan kepada ANTARA di Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu, 27 September.

Tantangan tersebut mencakup dinamika pemekaran desa yang terus terjadi serta kebutuhan infrastruktur pendukung yang krusial. Hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai pemerataan akses telekomunikasi di wilayah pelosok.

Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital, diharapkan dapat mempertimbangkan aspek-aspek ini secara mendalam. ATSI menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pemerintah dalam mengatasi kendala transformasi digital.

Dinamika Pemekaran dan Kebutuhan Infrastruktur

Marwan O. Baasir menyoroti bahwa pemekaran desa dan daerah merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Perubahan status wilayah ini secara langsung berdampak pada perencanaan dan pembangunan jaringan seluler.

"Jadi, tantangannya juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melihat, ini nanti akan mekar lagi enggak? Karena memang desa-desa ini dinamis begitu ya," kata Marwan. Dinamika ini memerlukan pendekatan yang adaptif dari semua pihak terkait.

Ketersediaan jaringan listrik, misalnya, menjadi salah satu infrastruktur vital yang seringkali belum memadai di daerah-daerah baru. Tanpa pasokan listrik yang stabil, operasional menara telekomunikasi menjadi sangat terhambat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pemekaran wilayah juga diiringi dengan perencanaan infrastruktur yang komprehensif. Ini termasuk akses listrik dan jalan yang memadai untuk mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi.

Skala Ekonomis dan Pola Hidup Masyarakat

Dalam menghadirkan layanan telekomunikasi di perdesaan, pemerintah disarankan untuk memperhitungkan kecepatan akses yang dibutuhkan masyarakat dan jumlah operator yang relevan. Perhitungan skala ekonomis menjadi sangat penting agar investasi tidak sia-sia.

"Kita harus hitung betul skala ekonomisnya. Apakah secara skala ekonomis dia bisa satu operator, dua operator, tiga operator. Umumnya kalau area-area terdepan, terluar dan tertinggal, biasanya hanya satu operator," jelas Marwan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua tidak akan berhasil.

Selain itu, Marwan juga menekankan pentingnya memahami pergerakan masyarakat sebelum membangun jaringan telekomunikasi seluler di suatu desa. Beberapa komunitas, khususnya di wilayah seperti Papua, masih memiliki pola hidup berpindah-pindah.

Pola hidup nomaden ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan akses internet yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan keberlanjutan layanan bagi populasi yang tidak menetap di satu lokasi.

Komitmen ATSI dan Kondisi Terkini Konektivitas Desa

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa masih ada 2.333 desa di Indonesia yang belum terkoneksi dengan jaringan internet. Angka ini menunjukkan skala besar dari permasalahan konektivitas yang dihadapi.

ATSI menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Asosiasi ini siap membantu mendeteksi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan transformasi digital nasional.

Dukungan ATSI diharapkan dapat mempercepat proses pemerataan akses internet, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia telekomunikasi menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari konektivitas digital. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup di perdesaan.

Sumber: AntaraNews