Fakta Mengejutkan: 222 Penerima Bansos PKH-BPNT di Kediri Dicoret, Mayoritas Terlibat Judi Online!

Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan **pencoretan bansos Kediri** terhadap 222 penerima PKH dan BPNT. Mayoritas dicoret karena terlibat judi online, sebuah fenomena yang memprihatinkan dan membuat pembaca penasaran.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fakta Mengejutkan: 222 Penerima Bansos PKH-BPNT di Kediri Dicoret, Mayoritas Terlibat Judi Online!
Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan **pencoretan bansos Kediri** terhadap 222 penerima PKH dan BPNT. Mayoritas dicoret karena terlibat judi online, sebuah fenomena yang memprihatinkan dan membuat pembaca penasaran. (Merdeka.com)

Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini mengumumkan pencoretan 222 penerima bantuan sosial dari daftar Kementerian Sosial. Keputusan ini mencakup warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menjelaskan bahwa berbagai alasan melatarbelakangi pencoretan tersebut. Alasan ini termasuk pengunduran diri, tidak lagi memenuhi kriteria Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta terdaftar sebagai ASN/TNI/Polri.

Namun, alasan yang paling dominan dan menjadi sorotan adalah keterlibatan para penerima dalam aktivitas judi online. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan serius di kalangan pemerintah daerah.

Alasan di Balik Pencoretan Ratusan Penerima Bansos

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mencoret 222 warga dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Pencoretan bansos Kediri ini didasarkan pada berbagai temuan dan verifikasi data yang dilakukan secara berkala.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan beberapa penyebab utama. Beberapa di antaranya adalah penerima yang secara sukarela mengundurkan diri dari program bantuan sosial.

Selain itu, ada juga penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta mereka yang teridentifikasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.

Yang paling mengejutkan, sebanyak 118 orang dari total 222 penerima yang dicoret terindikasi kuat terlibat dalam kegiatan judi online. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Upaya Pemerintah dan Imbauan Penting

Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap fenomena judi online di kalangan penerima bansos. Ia menegaskan bahwa niat positif pemerintah adalah membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Program bansos diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penerima untuk bangkit menuju kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, Bupati mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk menjauhi judi online, terutama jika sampai menggunakan dana bansos.

Pemerintah Kabupaten Kediri juga menunjukkan komitmen untuk membantu warga yang terjerat kecanduan judi online. "Bagi masyarakat yang kecanduan judi online kalau memang butuh bantuan pemerintah, kami siapkan psikolog atau psikiater untuk menghilangkan kecanduan judi," ujar Bupati.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, turut memberikan imbauan penting kepada semua penerima manfaat. Ia meminta agar tidak memberikan kartu ATM atau data kependudukan seperti KTP dan KK kepada orang lain untuk menghindari penyalahgunaan.

Penyaluran Bansos dan Tambahan Penerima

Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kediri untuk triwulan ketiga tahun 2025 telah dilaksanakan secara serentak pada bulan September. Untuk bansos PKH, tercatat 48.793 penerima manfaat telah menerima bantuan.

Sementara itu, bantuan BPNT telah disalurkan kepada 100.517 penerima di seluruh Kabupaten Kediri. Proses penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.

Selain itu, Pemkab Kediri juga menyiapkan penyaluran untuk tambahan penerima bantuan sosial. Ada 7.098 penerima khusus program sembako/BPNT dan sekitar 12.000 penerima baru untuk program PKH maupun BPNT.

Ariyanto berharap penyaluran tambahan ini dapat segera terealisasi. "Untuk tambahan ini mudah-mudahan di akhir September atau awal Oktober 2025 sudah bisa disalurkan," katanya. Semua bantuan disalurkan dalam bentuk uang dan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima, bukan dalam bentuk barang.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi