Setahun Kepemimpinan Prabowo: Berani Berantas Kartel Ekonomi, Simbol Kedaulatan Bangsa

Jakarta, 20 Oktober – Setahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Arwan Said. Ia menyoroti komitmen kuat Presiden dalam menegakkan hukum terhadap praktik kartel ekonomi dan sumber daya alam (SDA). Penilaian ini disampaikan Arwan dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin (20/10).

Langkah tegas Presiden yang hadir langsung dalam penyerahan barang bukti korupsi kasus minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp13,25 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sorotan utama. Kehadiran tersebut dianggap sebagai simbol kuat keseriusan pemerintah dalam membentuk tata kelola ekonomi nasional yang bersih. Ini menunjukkan fokus pada kepentingan rakyat.

Menurut Arwan, tindakan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata komitmen Presiden untuk tidak berkompromi dengan oligarki dan jaringan ekonomi rente. Praktik-praktik tersebut selama ini menjadi penghambat utama kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini mengindikasikan perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi negara.

Komitmen Tegas Melawan Oligarki Ekonomi

Akademisi Arwan Said menegaskan bahwa kehadiran langsung Presiden di Kejaksaan Agung membawa pesan moral dan politik yang sangat kuat. "Kehadiran langsung Presiden di Kejaksaan Agung adalah pesan moral dan politik yang sangat tega bahwa negara tidak lagi tunduk pada kekuatan modal, melainkan berpihak pada kepentingan rakyat dan penegakan keadilan ekonomi,” ujar Arwan.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa negara kini memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kekuatan modal besar. Ini menandai pergeseran paradigma dalam penegakan hukum ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih merata.

Arwan menambahkan bahwa tindakan ini membuktikan komitmen Presiden untuk tidak berkompromi dengan oligarki dan jaringan ekonomi rente. Kelompok-kelompok ini telah lama menghambat kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan kartel ekonomi menjadi fokus utama untuk mewujudkan keadilan.

Memulihkan Kedaulatan Ekonomi Bangsa

Dalam konteks ekonomi nasional, praktik kartel telah lama menyebabkan distorsi harga dan ketimpangan distribusi sumber daya. Terutama di sektor strategis seperti sawit, pangan, dan energi, praktik ini merugikan banyak pihak. Keberadaan kartel menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil.

Keberanian Presiden Prabowo dalam menindak para pelaku yang bermain di sektor-sektor tersebut mencerminkan arah baru tata kelola ekonomi Indonesia. Tata kelola ini diharapkan lebih transparan, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. "Dengan tindakan tegas seperti ini, Presiden Prabowo meneguhkan pesan bahwa tidak ada lagi tempat bagi mafia ekonomi di republik ini,” ucapnya.

Langkah ini juga merupakan upaya penting dalam memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa yang selama ini tertekan oleh oligarki. Oligarki telah menekan ruang hidup petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Pemberantasan kartel ekonomi diharapkan dapat memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang.

Dukungan Publik untuk Pemerintahan Bersih

Arwan Said menekankan bahwa upaya pemberantasan kartel ekonomi ini tidak hanya sebatas aksi hukum. Ini adalah gerakan nasional untuk membangun etika ekonomi dan moralitas kekuasaan. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga penegak hukum untuk bersatu mendukung langkah Presiden. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kolusi. Sinergi ini krusial untuk keberlanjutan program.

Bagi Arwan, langkah ini tidak hanya membersihkan birokrasi dan ekonomi nasional, tetapi juga membangun kepercayaan rakyat terhadap negara. "Kita harus dukung penuh agar komitmen pemberantasan korupsi dan kartel parasit bangsa dapat berkelanjutan, dan tidak berhenti di satu kasus,” tutur Arwan. Dukungan ini penting agar upaya ini tidak berhenti di tengah jalan.

Sumber: AntaraNews