Gubernur Luthfi Turun Tangan Awasi Proses Pemakzulan Bupati Pati

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan pembahasan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Pati.

Ia menegaskan, seluruh pihak diminta menghormati proses hukum dan mekanisme yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

"Saya minta masyarakat dan semua pihak menghormati proses hak angket yang sedang berjalan di DPRD Pati. Kawal sesuai aturan undang-undang," ujar Luthfi, Kamis (14/8).

Pembentukan hak angket merupakan langkah DPRD Pati menanggapi polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang memicu protes besar-besaran warga.

Gubernur Luthfi juga menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar lebih cermat dalam menetapkan kebijakan pajak. Menurutnya, pajak harus berlandaskan prinsip tidak membebani rakyat serta memberi manfaat nyata.

"Kenaikan pajak harus dikaji dengan matang, jangan sampai memberatkan rakyat. Sosialisasi juga harus masif," ujar dia.

Polemik di Pati bermula dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen tanpa sosialisasi memadai. Meski kebijakan itu telah dicabut, warga tetap menggelar aksi besar pada 13 Agustus 2025, menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

DPRD Pati kini telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses hak angket. Gubernur Luthfi memastikan timnya akan memantau perkembangan tersebut secara ketat.

Ia berharap langkah ini dapat meredam ketegangan di Pati sekaligus menjadi peringatan bagi kepala daerah lain di Jawa Tengah.

"Kondusivitas adalah kunci pembangunan. Kita harus dengar aspirasi rakyat dengan santun," jelasnya.