DPR Sahkan RAPBN 2026 di Penutupan Masa Sidang, Puan Dorong Kebijakan Menuju Indonesia Emas

Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Sidang IV Tahun 2024–2025 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya kebijakan negara yang berpihak pada rakyat dan berorientasi jangka panjang demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

"Membangun Indonesia, menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia," kata Puan dalam pidatonya.

Dalam rapat ini, DPR menyetujui Rancangan APBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Tema RKP 2026 adalah Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. DPR, kata Puan, akan terus mendorong kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan.

"DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil guna mewujudkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Ia juga menyebut DPR mendukung penguatan program strategis, mulai dari ketahanan energi, transformasi digital, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah.

Dalam fungsi legislasi, DPR telah merampungkan pembahasan 10 RUU kabupaten/kota dan akan melanjutkan pembahasan 21 RUU lainnya. Puan menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam pembentukan UU.

"DPR RI berkomitmen membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, sehingga produk legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat," papar Puan.

Pada fungsi pengawasan, DPR telah memantau pelaksanaan APBN 2024 dan Semester I 2025, serta menggelar uji kelayakan terhadap sejumlah calon pejabat publik. Sementara dalam diplomasi parlemen, DPR aktif di forum internasional seperti AIPA Caucus di Kamboja dan UN High Level Political Forum di New York.

Memasuki masa reses 25 Juli–14 Agustus 2025, Puan mengajak seluruh anggota DPR kembali menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

"Saatnya turun ke dapil untuk mendengar rakyat, menyampaikan kinerja DPR, dan mempersatukan bangsa dalam semangat gotong royong," ujar Puan.

Selain pembahasan RAPBN 2026, Paripurna juga mengesahkan hasil uji kelayakan unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional, 10 UU kabupaten/kota, laporan pengawasan ibadah haji 2025, dan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.