Warga Demak Tolak Penambangan Pasir Laut di Morodemak: Sudah Banyak Rumah Tenggelam

Sejumlah perwakilan warga Morodemak melakukan aksi penolakan terhadap penambangan pasir laut di Morodemak.

Penolakan penambangan dilakukan karena berdampak pada banjir rob di sepanjang pesisir Demak, sehingga mengakibatkan banyak desa-desa tenggelam dan tidak sedikit yang terpaksa harus pindah.

Perwakilan warga Morodemak, Salim mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum sadar akan dampak dari pembangunan dan penambangan yang sembarangan tersebut.

"Ini penambangan dan pembangunan yang sembarang merusak lingkungan dan sama saja dengan menenggelamkan Rakyat Pesisir Demak," kata Salim, Kamis (29/6).

Laporan Warga Tidak Digubris

Salim mengatakan, setiap tahun masyarakat sudah melaporkan permasalahan sedimentasi laut kepada pemerintah. Namun pemerintah Demak maupun Pemprov Jateng tidak memberi tanggapan maupun tindakan serius.

"Rencana penambangan yang akan digunakan untuk mengisi tanggul-tanggul di Semarang bukan merupakan solusi di saat pesisir Demak sendiri sangat membutuhkan pasir," ujar dia.

Kondisi lingkungan Demak, khususnya Morodemak, saat ini tidak membutuhkan adanya pengerukan. Namun justru perlu adanya pengurukan karena kondisinya yang semakin parah.

"Morodemak saja ini sudah banyak rumah tenggelam. Warga membutuhkan pengerukan karena akses jalan sudah tenggelam, tapi ini kok malah pasirnya mau ditambang gimana? Apa enggak kebalik," tegas dia.

Masyarakat Pesisir Demak menolak rencana penambangan pasir laut di Morodemak. Mereka juga meminta solidaritas dan dukungan dari masyarakat Demak untuk ikut menyuarakan penolakan rencana penambangan ini.

"Terus harapannya ya tolong pemerintah tolong survei, lihat langsung, terutama Pemprov Jateng, dan Demak juga. Karena bupatinya (Demak) tidak pernah datang sekalipun ke sini (Morodemak), enggak tahu dia kondisi pesisir Morodemak," ujar dia.

Dampak Penambangan Pasir Laut

Sementara itu, Manager Advokasi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, Iqbal Alma Gofani mengatakan bahwa penambangan pasir laut di Morodemak bisa menimbulkan banyak persoalan. Paling parah hanya bisa semakin cepat menghilangkan garis pantai.

"Hilang akibat abrasi. Kawasan mangrove juga terancam hilang. Itu dampak belum sama hilangnya wilayah tangkap nelayan dan rusaknya ekosistem laut," kata Iqbal.

Iqbal berharap pemerintah segera mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sebab, hal itu akan mempercepat, memperluas dan melanggengkan kerusakan di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

"PP tersebut akan memperburuk kehidupan masyarakat pesisir yang tinggal di hampir 13 ribu desa pesisir di Indonesia," ujar dia.

Iqbal mengaku telah mendorong pemerintah untuk menghentikan beban kerusakan di Pantura. Yakni mulai dari beban industri, beban bangunan hingga pertambangan pasir laut.