Jokowi Bertemu Dubes Uni Emirat Arab, Bahas Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama

Jokowi berharap finalisasi ratifikasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab segera rampung.

Oleh Muhammad Genantan Saputra - Reporter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA), Abdullah Al Dhaheri, di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi mengucapkan selamat atas penunjukan Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan sebagai putra mahkota Abu Dhabi.

"Bapak presiden secara resmi menyampaikan ucapan selamat kepada Syekh Khaled Bin Mohammad Bin Zayed Al Nahyan yang telah ditunjuk sebagai putra mahkota Abu Dhabi dan juga kepada yang mulia Syekh Mansour bin Zayed sebagai wakil presiden persatuan emirat arab dan bapak presiden meminta disampaikan ucapan selamat ini kepada beliau berdua," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/4).

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga membicarakan upaya untuk penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara. Salah satunya mengenai finalisasi ratifikasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).

"Dan bapak presiden menyampaikan harapan agar semua proses dapat selesai pada maksimal pada akhir tahun ini," kata Retno.

Selain itu, Jokowi menyampaikan akan hadir dalam acara world climate action summit yang akan diselenggarakan pada awal Desember. Acara itu juga bertepatan dengan perayaan 52 hari nasional UEA.

"Yang ketiga beliau juga bicara dengan Dubes UEA mengenai beberapa proyek investasi antara lain di bidang pembangunan port yang diharapkan juga dapat selesai segera. Jadi itulah yang dibahas bapak presiden dengan dubes UEA hari ini," tutup Retno.

Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan komitmen investasi Uni Emirat Arab (UEA) ke Indonesia mencapai US$44,6 miliar atau setara Rp636,88 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).

Dari total komitmen investasi tersebut, sekitar US$26,6 miliar atau Rp379,84 triliun akan dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Sementara sisanya dikelola Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA).