Bali Disebut Dijual ke WNA, Pengamat: Jangan Salahkan Bule, Pemerintah Kurang Kontrol

Pengamat sekaligus Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud), Prof I Putu Anom mengatakan, bahwa pihaknya tidak setuju dengan anggapan bahwa Bali dijual murah kepada wisatawan mancanegara atau wisman.

Selain itu, pihaknya juga menilai bahwa persepsi Bali harus memiliki turis berkualitas juga salah. Karena menurutnya, di Bali memiliki segmen tersendiri mulai dari pariwisata yang mahal dan juga ada yang murah.

"Saya tidak sepakat kalau (ada anggapan) Bali dijual murah. Bule yang punya uang banyak juga ada, tapi tidak semua orang. Misalnya, bule yang mau tinggal lama di sini jelas dia mengeluarkan uangnya sedikit, sewa sepeda motor, belanjanya di masyarakat, itu kan bagus juga langsung ke masyarakat lokal. Masa semuanya harus belanja ke industri saja, pengusahanya orang (asing) luar lagi," kata Anom, saat dihubungi Selasa (28/3).

"Iya semua segmen (murah dan mahal) ada dari dulu kok, tidak boleh kita larang, apa boleh kita larang orang yang bekalnya sedikit (datang ke Bali). Yang penting, dia (tertib) di Bali. Kamu punya bekal sedikit, tidak boleh ke Bali, tidak ada aturan seperti itu," imbuhnya.

Sementara, terkait ditemukannya WNA yang melakukan pekerjaan ilegal di Bali itu lain cerita lagi dan menurutnya hal itu harus ditegur dan bila perlu dideportasi.

Tetapi jangan hanya menyalahkan para bule saja karena kontrol pemerintah selama ini kurang.

"Itu kan pelanggaran, lain cerita. Itu kurang kontrolnya kita, jangan salahkan bulenya, kita yang salah karena kurang kontrol. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan bule, bule salah karena juga pemerintah kita kurang kontrol," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, untuk pengawasan warga asing di Bali sebenarnya bisa dilakukan lewat Desa Adat setempat.

Apalagi Bali daerahnya kecil tidak seluas Jawa dan mudah untuk mengontrol bila ditemukan WNA yang melanggar tetapi pengawasan di tingkat Desa Adat yang menjadi tempat pariwisata juga tidak dilaksanakan.

"Di Bali, kan ada Banjar Adat dan Desa Adat dan kecil lagi daerahnya beda dengan Jawa dan Bali gampang dikontrol sebenarnya. Pulaunya kecil, misalnya tinggal di Kuta, Seminyak, di Canggu, Kepala Desa Dinas di sana itu (harus) tahu ini penginapannya siapa, ini rumahnya siapa, dan siapa yang tinggal di sini. Kan tinggal lapor saja ke Kepala Desa dan bisa dilacak. Tapi ini yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kami. Dikit-dikit menyalahkan bule," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa warga Indonesia di luar negeri juga banyak yang diketahui melanggar atau bekerja ilegal. Maka, bila diketahui WNA melanggar aturan di Bali tentu harus ditegur bila memang pelanggarannya berat dideportasi.

"Apakah orang kita tidak ada yang melanggar di luar negeri, banyak kok. Saya khawatirkan, jangan main-main dan kita punya juga masyarakat kita kerja di luar negeri, jangan lupa ada yang di kapal pesiar ada yang kerja ini dan itu, yang penting mereka legal bekerja," jelasnya.

"Kalau WNA yang punya izin kerja di sini, iya tidak masalah. Kalau yang melanggar, iya ditegur, bilamana perlu iya dideportasi. Jangan bilang, banyak bule tidak berkualitas jangan disamakan ratakan semua, tidak semua yang seperti itu, banyak jenis," ujarnya .

"Dan, tidak boleh melarang orang yang punya bekal sedikit tidak boleh ke Bali, tidak boleh, tidak ada aturannya seperti itu. Kita saja punya uang sedikit mau jalan-jalan ke Thailand selama tiga hari dan ngirit belanja, boleh kok," lanjutnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa ditemukannya WNA yang melanggar di Bali ia menilai karena Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang disiplin dan mengawasi.

"Kita sendiri yang kurang disiplin, pemerintah kita kurang mengawasi dengan baik, kurang bagus. Jadi siapapun yang datang dan berkunjung ke Bali yang penting memenuhi syarat, entah banyak uang atau tidak, iya tidak boleh kita larang," ujarnya.

"(Wisatawan) domestik pun kita handle, anggaran segini saja cuman dua hari saja. Bisa dicarikan penginapan kelas ekonomi Rp 100 ribu per malam, ada kok," jelasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa jangan lupa yang memiliki industri kelas menengah ke bawah di Bali adalah warga lokal. Sementara, yang memiliki industri kelas atas atau seperti hotel yang mewah investornya adalah warga asing.

"Yang punya industri yang murah-murah itu masyarakat lokal, kita jangan lupa. Memangnya tidak boleh orang lokal dapat jualan," ujarnya.

Ia juga menyatakan, bahwa dari hasil penelitian yang didapatkan dari temannya bahwa hotel-hotel kelas atas di Bali hampir 40 dan 50 persen untuk pengasilan uangnya berada di luar negeri bukan di Bali.

"Saya sangat kecewa sekali, karena apa, ada hasil penelitian teman saya, terutama hotel-hotel besar itu hampir 40 dan 50 persen itu lost, uangnya kembali ke luar negeri. Karena mereka membeli produknya ke luar negeri, produk buah-buahan, dan macam-macam itu," ujarnya.

"Investor asing (yang) punya dan bergerak di Bali dan belanjanya buah-buahan sayur, daging dari luar negeri. Karena ingin kualitas dan bayarnya ke luar negeri juga dan lari uangnya lagi," ungkapnya.

Sementara, untuk turis yang cukup atau kelas menengah kebawah mereka membeli produk murah dan orang lokal yang jualan.

"Hotel (seharga) Rp 200 ribu, iya bolehlah, dapat (warga lokal) kita kecipratan. Kita kan jualan jasa dan kita mau bisnis memangnya kita mau bisnis sedikit orang mau datang, dan kita ingin orang banyak datang juga. Ada yang banyak uang datang juga, yang bawa uang sedikit juga boleh. Kan begitu," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa soal pariwisata yang berkualitas di Bali, seperti yang selama ini didengungkan masih menjadi pro dan kontra dan pertanyaannya apakah hanya turis yang berkantong tebal atau yang memiliki uang yang boleh berkeliling di Bali.

"Pariwisata berkualitas salah persepsi, harus cari yang kantong tebal, memangnya gampang cari kantong tebal itu tidak mudah. Dan (turis) kantong besar, iya pengusaha besar saja yang untung, rakyat kita tidak dapat, yang jualan UMKM yang di bawah, yang punya hotel melati Rp 200 dan Rp 300 ribu per malam, kan tidak laku jadinya,"

"Justru (turis) yang menengah (kebawah) itu dimiliki oleh orang lokal atau orang kita yang banyak. Karena (hotel) yang besar-besar orang asing yang punya itu. (Warga lokal) hanya jadi satpam aja kita kerja di situ. Orang-orang kita hanya jadi karyawan di sana, manajernya saja orang asing," tegasnya.

Ia kembali menyampaikan, bahwa jenis produk pariwisata di Bali itu beragam ada yang murah ada yang mahal. Sehingga, turis yang berwisata ke Bali sesuai isi kantongnya dan juga bisa menguntungkan ke warga Bali.

"Kita punya jenis produk beragam, dari yang mahal sampai yang murah apalagi yang murah itu dan punya masyarakat lokal atau menengah kebawah memangnya tidak boleh orang lokal jualan," tuturnya.

Ia menerangkan, justru dari konsep pembangunan yang memajukan masyarakat itu harus diusahakan oleh pemerintah dan jangan sampai terjadi ketimpangan antar kelompok masyarakat dan juga jangan sampai mengecewakan masyarakat yang punya daerah.

"Kan itu yang lebih penting. (Maksud) berkualitas itu, produk kita yang berkualitas walaupun wisatawannya sedikit punya bekal, boleh dia berkunjung ke Bali," ujarnya.