Bupati Cianjur: Saya Cek Bantuan dari Luar Negeri untuk Korban Gempa Ada Penerimanya

Bupati Cianjur Herman Suherman angkat bicara perihal laporan dilayangkan Acsenahumanis Respon Foundation ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan bantuan asing untuk korban bencana alam. Herman dilaporkan ke KPK atas dugaan menyelewengkan bantuan asing untuk gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur belum lama ini.

Herman menegaskan bahwa semua alur bantuan, penerimaan hingga distribusi sudah tercatat. Dia berharap isu dugaan penyelewengan bantuan asing ini tidak banyak berpengaruh pada upaya penanganan korban gempa.

"Itu sudah disampaikan, (upaya penanganan korban gempa) kita tetap berjalan, tujuan kita adalah membantu warga yang terkena musibah, jangan sampai terganggu. Saya dan siapapun jangan sampai terganggu (dengan laporan KPK)," kata Herman, Selasa (27/12).

Herman mengatakan tidak akan melaporkan balik pelapor tersebut. Namun dia memastikan siap menghadiri pemeriksaan jika nanti dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan dana bantuan korban gempa bumi tersebut.

"Saya sampaikan tadi bahwa bantuan (dari luar negeri) itu kan ketika hari-hari tanggap darurat, saya yakin, saya cek, ada penerimanya, pendistribusiannya. Itu di gudang itu lengkap," tegas Herman.

Kronologi Bupati Cianjur Dilaporkan ke KPK

Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 16 Desember 2022. Herman diduga menyelewengkan bantuan asing untuk gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur belum lama ini.

Perwakilan dari Acsenahumanis Respon Foundation usai membuat laporan menyebut bantuan yang diberikan oleh Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, serta batre carge untuk tenda.

Dia menduga, Herman memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingannya dan tidak menyalurkan bantuan sebagaimana semestinya.

"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," kata dia.

Pelapor yang enggan diketahui namanya ini khawatir Bupati Herman juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan untuk korban Gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.

"Ini baru bantuan (logistik), belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan," ujarnya.

Kecurigaan penyelewengan logistik bermula, saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya. Selain itu, hal yang membuat pihaknya semakin yakin adalah saat mencoba mencari titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari BPBD.

"Bantuan yang tadinya ditempatkan gudang penunjukan dipindahkan ke ruko-ruko dan masyarakat dapat langsung mengambil bantuan tanpa prosedur SOP, dan pemindahan bantuan dari gudang BNPB ke ruko," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku akan mengecek adanya laporan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bupati Herman. Ali memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam jika benar ada dugaan penyelewengan bantuan bencana alam.

"Lagi dicek (laporan)," kata Ali.