Sayonara Covid-19?

Bila melihat data Kementerian Kesehatan 22 Desember 2022, lndonesia sudah memenuhi lima indikator endemi Covid-19.

Supriatin
Oleh Supriatin - Reporter
Sayonara Covid-19?
PPKM Level 1 di Jabodetabek. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Pandemi Covid-19 di Indonesia segera berakhir. Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan status endemi. Tinggal meghitung hari, aktivitas masyarakat kembali normal.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengaku segera menyampaikan hasil evaluasi indikator endemi Covid-19 kepada Jokowi. Ada lima indikator yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Pertama, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 maksimal 20 per 100.000 penduduk dalam sepekan. Kedua, keterisian rumah sakit rujukan atau BOR maksimal 5 per 100.000 penduduk setiap pekan.

Ketiga, kasus kematian hanya 1 per 100.000 penduduk dalam sepekan. Keempat, vaksinasi dosis lengkap masyarakat umum mencapai 70 persen dan lansia 70 persen. Terakhir, angka reproduksi efektif (Rt) Covid-19 kurang dari 1.

“Pengumuman (endemi Covid-19) secepatnya dilakukan Presiden Jokowi,” kata Dante di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Desember 2022.

Bila melihat data Kementerian Kesehatan 22 Desember 2022, lndonesia sudah memenuhi lima indikator tersebut. Kasus positif Covid-19 misalnya, kini sudah menyentuh angka 2,66 per 100.000 penduduk dalam sepekan. Kemudian BOR hanya 0,50, kematian 0,05, vaksinasi menembus 74,11 persen, dan Rt Covid-19 kurang dari 1.

Meski lima indikator endemi sudah terpenuhi, kasus Covid-19 harian dalam sebulan terakhir masih fluktuatif. Namun khusus sepekan terakhir, kasus Covid-19 memang konsisten menurun. Data pekan lalu, kasus Covid-19 bertambah hingga lebih dari 2.000 dalam sehari. Sementara pekan ini turun ke angka 900 kasus.

Kasus kematian akibat Covid-19 juga masih fluktuatif. Data pekan lalu, kasus kematian sempat mencapai angka tertinggi yakni 32 kasus, kemudian turun ke angka 15 kasus. Kini naik lagi menjadi 22 kasus kematian.

Tanda-tanda Indonesia segera meninggalkan pandemi Covid-19 juga terlihat dari rencana pemerintah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Presiden Jokowi mengaku kini sedang menunggu hasil kajian jajarannya.

“Saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan,” ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana, Jakarta, Rabu (21/12).

Jokowi memberi tenggat waktu kepada para menterinya. Pengkajian PPKM harus rampung pekan ini, sebelum Tahun Baru 2023. Setelah hasil kajian keluar, Jokowi segera memutuskan kelanjutan PPKM.

"Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ucap Jokowi.

Berbeda dengan Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, nasib PPKM ditentukan setelah libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Lewat Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan melihat laju penularan Covid-19. Jika tak ada lonjakan, PPKM langsung dicabut.

“Kalau keadaannya (kasus Covid-19) masih tetap landai, saya kira kita sudah masuk kepada menghentikan PPKM,” kata Ma’ruf Amin.

Sebelum endemi Covid-19 diumumkan secara resmi, pemerintah menghentikan operasional sejumlah tower di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran. Sejak 2020, RSDC digunakan untuk menampung pasien Covid-19, baik kategori ringan maupun sedang.

Keputusan penutupan sejumlah tower RSDC Wisma Atlet tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan (Kasatgas) Covid-19 bernomor B-404.N/KA BNPB/PD.01.2/11/2022. Surat ditandatangani Kasatgas sekaligus Kepala BNPB Suharyanto.

"Sejalan dengan melandainya kasus Covid, ada penyesuaian jumlah fasilitas secara bertahap di tahun 2022 ini," jelas Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, Jumat (23/12).

Saat ini, hanya Tower 6 RSDC Wisma Atlet yang difungsikan untuk menampung pasien Covid-19. Tower tersebut berkapasitas 1651 tempat tidur. Menurut Wiku, tower ini untuk mengantisipasi peningkatan pasien Covid-19 di masa mendatang.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan membubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Ketua KPCPEN sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembubaran lembaga yang dipimpinnya dilakukan tahun ini.

“KPCPEN akan selesai akhir tahun ini," ucap Airlangga di Jakarta, Selasa (20/12).

Airlangga menjelaskan, anggaran KPCPEN belum terserap 100 persen. Data 9 Desember 2022, realisasi anggaran KPCPEN baru mencapai 72,6 persen atau Rp 330,7 triliun.

Menurut Airlangga, anggaran tersebut tidak terealisasi 100 persen karena penularan Covid-19 menurun.

“Penyakitnya berkurang kan jadi enggak ditambahin,” kata Airlangga.

Rekomendasi