Dewan Ketahanan Nasional Catat hanya 0,96 Orang Indonesia Bekerja di Sektor Maritim

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksmana Madya TNI Harjo Susmoro menyebut hanya segelintir orang di Indonesia yang mau bergulat dalam dunia maritim. Harjo menuturkan, dengan jumlah pulau yang mencapai 17.504 dan penduduk yang mencapai 278,2 juta jiwa, hanya 0,96 persennya saja yang bergerak di sektor kelautan.

"Banyak (bekerja) di daratan. Hanya 1,68 juta atau 0,96 persen penduduk yang bergulat di maritim," kata Harjo saat memberikan kuliah umum bertajuk Strategi Keamanan Nasional Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di ruang seminar, Sekolah Pascasarjana UGM, Sleman, Rabu (24/8).

Harjo menyebut posisi perairan Indonesia sangat strategis bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Sayangnya hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Harjo membeberkan Indonesia sebelum dijajah Belanda dikenal sebagai negara maritim yang kuat. Akan tetapi setelah penjajahan sebagian besar masyarakat justru beralih ke bidang agraris.

"Selama penjajahan tidak hanya kekayaan alam kita yang dikuras tapi jiwa, semangat dan karakter rakyat yang sebagian besar bahari diubah menjadi agraris," jelasnya.

Harjo menjelaskan untuk mendukung kembalinya kedaulatan dan kemandirian maritim diperlukan upaya membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, prioritas pembangunan infrastruktur serta konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim, juga kewajiban untuk membangun kekuatan maritim.

Harjo menjelaskan bahwa lewat maritim bisa menjadi media pemersatu bangsa, perhubungan, penyedia sumber daya alam, membangun pengaruh dan pertahanan juga keamanan.

Untuk itu, sambung Harjo, Wantannas berupaya penguatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun pengelolaan sistem keamanan nasional. Selain itu, memiliki keuletan dan ketangguhan yang tinggi dalam bekerja.

"SDM kita harus juga ditanamkan jiwa kemandirian untuk lebih bangga pada produk negeri sendiri, mampu memperkuat demokrasi, meningkatkan persatuan nasional dan meningkatkan martabat bangsa di tingkat internasional," ucap Harjo.

Pada kesempatan yang sama, Wantamnas juga mendatangi Kantor Gubernur DIY, untuk bertemu dengan Sultan HB X. Tujuan pertemuan ini adalah mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras adalah dengan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang

Harjo mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan antardaerah lewat pengoptimalan Sistem Resi Gudang (SRG).

Harjo membeberlan SRG diimplementasikan demi menjaga ketahanan pangan di masa krisis pangan dan meningkatkan taraf hidup petani juga nelayan. Selain itu SRG juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas yang mampu membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Salah satu upaya yang sudah kita lakukan dalam mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras adalah dengan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang," ujar Harjo di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan.

Selain beras, sambung Harjo saat ini pelaksanaan SRG di seluruh Tanah Air telah mencakup 20 komoditas, meliputi pangan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, maupun pertambangan.

"Namun, tidak tertutup kemungkinan dimasa krisis pangan ini nantinya jenis-jenis komoditi yang dapat disimpan dengan skema SRG akan bertambah," ucapnya.

Harjo menjelaskan dalam upaya menciptakan ekosistem ketahanan pangan, pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 junto Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, lewat serangkaian kebijakan.

Pertama, lanjut Harjo, adalah menginventarisasi ulang komoditi kategori barang pokok dan vital yang memiliki dampak kepada hajat hidup orang banyak.

"Kedua, membuka akses pasar bagi produk yang dihasilkan pengelola gudang SRG melalui mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa. Ketiga, pengenalan model pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan keuangan," ucap Harjo.

Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X siap mengoptimalkan peran SRG demi misi kemandirian pangan di daerah. Salah satu upaya dari Pemda DIY adalah program tanam padi di lahan seluas 35 ribu hektare setiap tahunnya untuk mencapai surplus produksi beras.

"Sehingga produksi kita 850 ribu (ton) sekian, yang dikonsumsi kan hanya sekitar 680 (ribu ton)," sambung Sultan.

Guna menjaga kesetabilan harga beras dan menghindari permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani, Pemda DIY juga melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya program Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras petani.

"Kita bisa membiayai (petani) atau menghasilkan padi yang cukup untuk masyarakatnya sendiri. Kita juga punya program Lumbung Mataraman untuk stok (pangan)," pungkas Sultan.