Soal Pemindahan Markas TNI ke Ibu Kota Nusantara, Kasal: Masih Rapat di Kemenhan

TNI siap mendukung pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya yaitu dengan memindahkan sejumlah markas TNI.

"IKN sudah final dan tentunya juga kita TNI-Polri harus memberikan pemahaman khususnya di dalam sendiri maupun masyarakat tentang IKN ini," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono kepada wartawan, Selasa (1/3).

Yudo memastikan TNI-Polri mendukung keputusan pemerintah memindahkan IKN dengan pemindahan dari markas-markas TNI yang berada di Jakarta.

Masih Dibahas Kemenhan

Terkait dengan pemindahan markas-markas TNI tersebut, Yudo mengatakan bahwa hal itu masih dibicarakan atau dirapatkan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Ini masih rapat di Kemenhan, ini sudah dirapatkan antara Asrena TNI maupun Asrena angkatan tentang berapa wilayah yang akan disiapkan untuk kita dan biayanya berapa, tempat di mana ini masih dirapatkan terus," ujar dia.

Yudo menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana terkait pemindahan markas tersebut. Namun untuk target waktu pemindahan sejumlah markas ke IKN belum bisa dipastikan.

"Tentunya nanti sesuai dengan anggaran pemerintah, waktunya dari anggaran pemerintah yang diberikan, kapan waktunya sampai kapan saya kira untuk TNI tidak ada target waktu," ungkap jenderal bintang empat ini.

Markas TNI di IKN Butuh 4.500 Hektar

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, TNI membutuhkan sekitar 4.500 hektar untuk membangun wilayah pertahanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini digunakan untuk membangun kebutuhan pertahanan di ibu kota baru.

Lahan 4.500 ini di luar 300 hektar untuk membangun markas besar TNI yang berada di titik nol atau kawasan inti Ibu Kota Baru yang berdekatan dengan Istana Negara, gedung DPR. Lahan 4.500 akan berada di kawasan perluasan IKN.

"Kita perlu menghadirkan kekuatan tambahan. Nah kekuatan tambahan itu, AD, AL dan AU," ujar Andika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2).

Kebutuhan Tiga Matra TNI

Andika menjelaskan, angkatan darat membutuhkan tambahan kodam dan perangkatnya. Yaitu terdiri dari teritorial dan satuan tempurnya.

"Kemudian kalau satuan tempur brigade ada infanteri, ada resimen artileri pertahanan udara, resimen artileri pertahanan medan, dan alutsista," Andika.

Sementara itu, angkatan laut membutuhkan bagian armada, bagian kanal, satuan pembelian dan perbaikan. Termasuk pengamanan alutsista angkatan laut.

Sedangkan angkatan udara membutuhkan kehadiran Lanud, serta komando sektor pertahanan udara beserta alutsista.

Untuk pembangunan wilayah pertahanan angkatan darat membutuhkan sekitar 2.700 hektar dengan sekitar 2.400 hektar untuk Lanud. Angkatan laut membutuhkan sekitar 980-1000 hektar.

"Jadi total kira-kira 4.500 hektar," imbuh Andika.