Cegah Omicron, DPR Soroti Aturan KCP-PEN Saat Gelombang 2 Tak Dijalankan dengan Baik

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong pemerintah mengantisipasi varian Omicron agar tidak menyebar di Indonesia. Dia menegaskan, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi varian itu harus berjalan baik hingga ke bawah.

"Kita sudah punya pengalaman baik dari varian Wuhan maupun pada varian delta gelombang 1 dan 2 bahwa pintu masuk negara kita itu menjadi tempat di mana kita mesti benar-benar memastikan bahwa karantina dan bagaimana penanganan berjalan dengan baik," katanya dalam diskusi 'Antisipasi Varian Omicron Jelang Nataru 2021', Kamis (2/11).

Menurut pengalaman Melki, regulasi aturan dan kebijakan dari Komite Penanganan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dari gabungan banyak pihak tidak berjalan baik saat terjadi gelombang 2 Covid. Kata dia, petugas di lapangan tidak konsisten menjalankan tugasnya.

"Ada Bapak Airlangga Hartarto, Luhut P, Erick Tohir, Mendagri dan Menkes, kepala BNPB itu ternyata kebijakan di atas itu tidak berjalan ke lapangan, karena di lapangan itu teman-teman yang di bawah itu tidak konsisten atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, aturan untuk mengantisipasi varian Omicron harus tegas dan tepat. Semua petugas di lapangan baik dari KKP dan Imigrasi TNI/Polri dan BNPB betul-betul berjalan dengan sistem di lapangan. Tidak boleh ada lagi toleransi dalam bentuk apapun bagi pelaksanaan aturan.

"Yang paling penting adalah terkait yang sudah disampaikan bahwa khusus PCR yang berasal dari luar negeri baik WNI atau WNA yang melakukan perjalanan ke luar negeri ini, harus menggunakan PCR yang kategorinya terbaik," imbuhnya.

"Di mana mereka harus benar-benar dicek apabila dia positif, di cek selain virusnya masuk dalam kategori yang mana, sehingga kita bisa tahu bagaimana pelacakan terkait dengan penanganan soal teman-teman yang terkena Omicron ini," pungkasnya.