Pernah Ikut Raker KPK di Hotel Bintang 5, Ini Alasan Giri Suprapdiono

Giri menyebut saat itu dirinya dan beberapa pegawai KPK menolak diadakannya rapat kerja di luar gedung KPK, apalagi di hotel bintang 5. Dia menduga, protes keras terkait rapat kerja di hotel bintang 5 ini pula yang menjadi salah satu alasan dirinya dan 57 pegawai KPK lainnya disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan.

Oleh Rita - Reporter

Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono membenarkan dirinya pernah mengikuti acara rapat kerja (raker) bersama pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri di hotel bintang 5. Namun, dia melakukannya karena mendapat perintah pimpinan saat ini serta menggunakan mobil pribadi.

Giri tak memungkiri pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut dirinya; mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah; serta mantan Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko pernah ikut raker di hotel bintang 5.

"Ketika kami ikut pun dalam kapasitas melaksanakan surat tugas, kalau tidak dilaksanakan melanggar peraturan. Itu pun hanya sekali di hotel di Bandung awal tahun 2021, di zaman pimpinan saat ini," ujar Giri kepada Liputan6.com, Sabtu (30/10).

Menurut Giri, rapat kerja yang dia ikuti bersama pimpinan KPK di Hotel Intercontinental, Dago Pakar, Bandung ini tak memakan biaya banyak, bahkan menggunakan biaya sendiri. Tidak seperti rapat kerja yang dilakukan KPK pada 27 hingga 29 Oktober 2021 kemarin di hotel bintang 5 Yogyakarta.

"(Raker di Bandung) naik kendaraan pribadi. Biaya sendiri," kata Giri.

Lagi pula, Giri menyebut saat itu dirinya dan beberapa pegawai KPK menolak diadakannya rapat kerja di luar gedung KPK, apalagi di hotel bintang 5. Dia menduga, protes keras terkait rapat kerja di hotel bintang 5 ini pula yang menjadi salah satu alasan dirinya dan 57 pegawai KPK lainnya disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Giri menyebut, sejak KPK dipimpin oleh Firli Bahuri cs terjadi pergeseran nilai. Bukan hanya rapat kerja yang menghabiskan biaya negara, namun juga seperti permintaan mobil dinas pejabat KPK, kenaikan gaji pimpinan, pembiayaan narasumber KPK dari anggaran pihak pengundang, hingga sikap antikritik.

"Ketika kami di dalam kami konsisten mengkritik pergeseran nilai ini, kita duga mereka tidak suka dengan sikap kita, sehingga kami disingkirkan lewat TWK," kata Giri.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com