Stok Vaksin di Indonesia 130 Juta, Baru 50 Juta yang Disuntikkan

Saat ini, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga tengah mencari vaksin di pasar internasional. Misalnya vaksin moderna, dari Amerika namun merupakan bantuan multilateral, diharapkan segera bisa didapatkan.

Arie Sunaryo
Oleh Arie Sunaryo - Reporter
Stok Vaksin di Indonesia 130 Juta, Baru 50 Juta yang Disuntikkan
Menko PMK Muhadjir Apresiasi Layanan untuk Ibu Hamil Terpapar Covid-19 di Bandung. ©2021 Merdeka.com

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengatakan stok vaksin yang ada saat ini sebanyak 130 juta. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 50 juta yang sudah disuntikkan.

"Tadi pak Presiden dan juga pak Menkes (Menteri Kesehatan) menyampaikan bahwa jumlah stok vaksin kita sekarang ini sekitar 130 juta. Sementara yang disuntikkan baru sekitar 50 juta lebih. Artinya sekarang ini, masih banyak vaksin yang gentayangan di gudang-gudang pemerintah daerah, di puskesmas-puskesmas. Presiden minta dikeluarkan semua, disuntikkan semua, jangan ditandon. Nanti untuk berikutnya biar kita dapatkan," ujar ujar Muhadjir saat melakukan dialog di salah satu radio swasta di Solo, yang juga dihadiri wartawan, Jumat (16/7).

Saat ini, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga tengah mencari vaksin di pasar internasional. Misalnya vaksin moderna, dari Amerika namun merupakan bantuan multilateral, diharapkan segera bisa didapatkan.

Muhadjir yakin dengan semakin banyak masyarakat yang divaksin dan terciptanya herd immunity, akan semakin mudah mengendalikan Covid-19. Namun demikian untuk memenuhi herd immunity, minimun 70 persen penduduk Indonesia atau 180 juta, tidaklah mudah.

"Itu pekerjaan tidak mudah, karena kita tidak memproduksi vaksin sendiri. Kita harus cari-cari ke pasar internasional, baik itu dengan beli maupun donasi-donasi. Melalui antar negara atau bilateral, maupun lintas negara atau multilateral yang dikoordinir oleh WHO," katanya.

Terkait adanya warga yang kesulitan mendapatkan akses vaksinasi karena terbentur domisili atau KTP, Muhadjir menegaskan hal tersebut tidak boleh terjadi.

"Sudah ada edaran Menteri Kesehatan, sekarang ini vaksinasi tidak berbasis KTP domisili. Yang penting punya KTP, di situ ada outlet vaksinasi, entah yang dilakukan Menkes, TNI atau Polri, silakan bawa KTP saja cukup. Jadi tidak harus dipermasalahkan domisilinya dari mana," tutupnya.

Rekomendasi