Saran Ahli Epidemiologi Cegah Kasus Covid-19 Meningkat Usai Pilkada 9 Desember

Ahli Epidemiologi Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad menilai pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang berpotensi meningkatkan jumlah kasus Covid-19. Menurut dia, secara teori kasus Covid-19 meningkat ketika tetap melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kita selalu berharap bahwa Pilkada tidak menyebabkan peningkatan kasus. Tapi secara konseptual, secara teori itu pasti akan meningkatkan. Dan banyak negara juga yang melakukan pemilihan umum itu juga menunjukkan adanya peningkatan kasus pasca pemilihan umum yang dilakukan," ujar Riris melalui siaran langsung dari akun Facebook KPU Republik Indonesia pada Rabu (11/11).

"Secara epidemiologis sebenarnya antara pengendalian Covid dan kepentingan Pilkada itu adalah dua kepentingan yang saling berkonflik atau conflicting interest. Karena yang satu menghendaki ada imobilisasi manusia atau orang kemudian yang satu lagi justru memerlukan mobilitas atau memobilisasi manusia," imbuh dia.

Dia mengambil contoh pelbagai negara melakukan pemilihan umum dan menyebabkan peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di negara tersebut. Beberapa contohnya adalah Belarus, Polandia, Serbia, Singapore, dan Malaysia. Singapore dan Malaysia sendiri merupakan negara di Asia yang dianggap mampu mengendalikan Covid-19 dengan baik.

"Sejak Mei mereka (Malaysia) secara praktis bisa mengendalikan laju penularan karena jumlah kasusnya menjadi sangat landai. Jumlah penambahan kasus per hari sangat sedikit. Tetapi begitu ada pemilihan umum pada tanggal 26 September dan didahului dengan kampanye yang dilakukan secara tradisional, maka terjadi peningkatan kasus yang luar biasa," ujar dia.

Menurut Riris, hal ini menjadi catatan penting bagi Indonesia karena bahkan negara yang sudah dianggap mampu secara efektif mengendalikan pandemi nyatanya tetap bisa mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi setelah melakukan pemilihan umum. Salah satu penyebab dari meningkatnya jumlah kasus di Malaysia sendiri adalah karena kampanye tradisional yang masih digelar.

"Di Malaysia hal itu terjadi karena kampanye tradisional masih dilakukan dan disebutkan juga para calon masih sulit melakukan kampanye non tradisional," kata dia.

Kampanye tradisional dapat membuat peserta dan pasangan calon tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan kampanye menyebabkan emosi massa yang membuat orang lebih tertarik untuk berdekatan, saling mengkonfirmasi, dan tidak peduli lagi pada praktik-praktik pencegahan. Oleh karena itu, Riris menyampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat membantu Indonesia mengendalikan kasus Covid-19 dalam proses Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Perbanyak TPS : mengurangi potensi kerumunan

2. Hindari TPS dalam ruang yang tertutup dengan ventilasi yang buruk

3. Pastikan petugas tidak terinfeksi selama pemilihan dengan swab test

4. Undang pemilih dalam waktu berbeda

5. Pastikan petugas memahami protokol kesehatan dengan simulasi

6. Atur alur proses pencoblosan untuk memberi ruang yang memadai dan tidak terjadi penumpukan pemilih

7. Pastikan jarak antar pemilih dan petugas memadai (kurang lebih 2 meret)

8. Pastikan setiap pemilih masker memakai masker dan mencuci tangan/gunakan hand sanitizer

9. Hindari kontak fisik

10. Petugas tidak bertukar alat kerja

11. Aturan khusus bagi petugas yang melayani pemilih yang terkonfirmasi Covid-19