PPNI: Tidak Masuk Akal Jika Pemerintah Gegabah Memberikan Vaksin Covid-19

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, mengatakan pemerintah pasti akan memperhatikan sisi keamanan dan efektivitas vaksin sebelum melakukan vaksinasi Covid-19. Terlebih, jika vaksin sudah melewati uji klinis tahap tiga maka dipastikan tidak terdampak buruk bagi kesehatan.

"Saya kira sangat tidak masuk di akal jikalau pemerintah Indonesia gegabah dalam rangka pemberian vaksin," katanya dalam diskusi virtual, Rabu (4/11).

Keyakinan Harif ini berangkat dari pemetaan lima kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 oleh pemerintah. Lima kelompok tersebut yakni pertama tenaga medis, paramedis contact tracing dan pelayan publik termasuk TNI/Polri.

Kedua, masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) dan sebagian pelaku ekonomi. Ketiga, seluruh tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi.

Keempat, aparatur pemerintah yakni pusat, daerah dan legislatif. Kelima, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Harif meyakini, pemerintah tidak akan sembarangan menjadikan lima kelompok tersebut sebagai prioritas penerima vaksin tanpa mempertimbangkan aspek keamanan.

"Jadi kelompok ini kan luar biasa dalam sebuah negara. Bagaimana kalau pemerintah gegabah memberikan vaksin pada TNI/Polri yang memberikan dampak pada keamanan negara ini, bagaimana ketertiban masyarakat akan bisa terjamin. Begitu juga tenaga kesehatan. Kalau pemberian vaksin ke tenaga kesehatan gegabah mengakibatkan banyak tenaga kesehatan tumbang dan tidak bisa melaksanakan aktivitas ini makin membuat beban pelayanan," ujarnya.

"Jadi saya kira ini menjadi perhatian kita semua agar kita tidak banyak komen tapi menunggu hasil dari BPOM. Kalau BPOM bilang aman dan efikasi, bagus. Kalau tidak aman saya yakin tidak diberikan. Saya punya keyakinan itu," tutupnya.