Indikator: Pelaku Usaha Nilai Kinerja Pemerintah Buruk Tangani Covid-19

"Kebanyakan responden menilai kinerja pemerintah pusat buruk/sangat buruk dalam menangani masalah wabah Covid-19," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat pemaparan survei, Kamis (23/7).

Ahda Bayhaqi
Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter
Indikator: Pelaku Usaha Nilai Kinerja Pemerintah Buruk Tangani Covid-19
Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan pandangan pelaku usaha terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sebesar 48,8 persen menilai kinerja pemerintah pusat buruk.

"Kebanyakan responden menilai kinerja pemerintah pusat buruk/sangat buruk dalam menangani masalah wabah Covid-19," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat pemaparan survei, Kamis (23/7).

Rinciannya, 46,3 persen menilai buruk, dan 2,5 persen menilai sangat buruk.

Sementara, 26 persen dari para responden menilai biasa saja. 18,7 persen responden menilai baik, dan 4,1 persen menilai sangat baik. Hanya 2,5 persen yang tidak menjawab.

Namun, dalam survei tergambarkan tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo berbanding terbalik dengan penilaian kinerja terhadap pemerintah pusat.

Sebesar 62,6 persen responden percaya Presiden Joko Widodo dapat bekerja dengan baik mengatasi pandemi Covid-19. 5,2 Persen menyatakan sangat percaya terhadap presiden.

Sementara, 19,6 persen menyatakan biasa saja, 8,6 persen tidak percaya terhadap Presiden Jokowi, dan 0,6 persen sangat tidak percaya.

Tingkat kepercayaan terhadap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menangani Covid-19 juga ditampilkan dalam survei. Kepercayaan pelaku usaha terhadap Terawan lebih tinggi dibandingkan oleh masyarakat umum.

Total 51,2 persen responden percaya terhadap Terawan menangani Covid-19. Dibandingkan tingkat kepercayaan dalam survei dengan responden masyarakat umum hanya sebesar 38,9 persen.

"Tingkat kepercayaannya lebih tinggi ketimbang persepsi publik secara umum," kata Burhanuddin.

Survei Indikator ini dilakukan pada 29 Juni - 11 Juli 2020. Uniknya, para responden merupakan pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur).

Tujuh sektor itu meliputi; pertanian non perikanan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi & perawatan mobil dan sepeda motor, serta pengangkutan dan pergudangan.

Sampel dipilih secara acak dari masing-masing sektor sebanyak 140 di setiap sektor. Dengan tambahan pada sektor pertanian dan sektor perikanan masing-masing 150 dan 350 pelaku usaha. Total responden yang berhasil diwawancarai melalui telepon sebanyak 1.175 responden.

Rekomendasi