Mulyadi Soal Warga Agam Tolak Beras: Bantuan untuk Warga Sumbar Harus Tepat Sasaran

Viral di media sosial ketika di tengah pandemi Covid-19 masyarakat Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Malalak berbondong-bondong mengembalikan bantuan beras dari pemerintah daerah.

Setelah ditelusuri, ternyata bantuan yang diberikan oleh pemerintah dianggap tidak tepat sasaran. Karena penerima manfaat merupakan para petani yang memiliki persediaan beras untuk berbulan-bulan.

Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Mulyadi mengatakan, pemberian bantuan kepada masyarakat Sumatera Barat harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga menunjukkan lemahnya data yang dimiliki oleh pemerintah.

"Pemberian bantuan harus tepat sasaran, kejadian di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam memperlihatkan lemahnya data yang dimiliki oleh pemerintah," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).

"Bahkan terdapat nenek-nenek di kecamatan tersebut yang menyatakan memiliki sawah dan persediaan beras untuk berbulan-bulan, sehingga beliau meminta pemkab untuk memberikan bantuan beras yang ia terima untuk pihak lain yang membutuhkan," tambahnya.

Mendalami kejadian tersebut dari empat orang Anggota DPRD Kabupaten Agam, Mulyadi mengaku, menemukan fakta mengejutkan. Pasalnya, Pemkab Agam hanya menyediakan alokasi dana bantuan sembako hanya untuk beras dan garam bahkan alat kesehatan pun tidak ada.

"Saya berdiskusi dengan empat orang anggota DPRD Agam, mereka menyatakan tidak ada alokasi dana untuk alkes, pemkab hanya mengalokasikan anggaran untuk beras dan garam yang dalam prakteknya di Malalak dikembalikan oleh masyarakat karena dianggap salah sasaran," ujarnya.

"Selain salah sasaran masyarakat hanya diberi beras sama garam, tidak ada minyak goreng, gula, sarden dan telor seperti yang dilakukan Pemkot Bukittinggi tetangga Kabupaten Agam," imbuh Mulyadi.

Anggota Komisi III tersebut juga menjelaskan pemerintah harus menerapkan transparansi dalam menyalurkan bantuan. Sehingga masyarakat mengetahui dari anggaran mana bantuan yang mereka terima.

Selain itu, pendataan yang terukur harus dimiliki oleh pemerintah agar menghindari kejadian seperti ini terulang kembali di masa mendatang.

"Akuntabilitas bantuan harus jelas dan masyarakat wajib tahu siapa saja yang menerima bantuan dari APBN/APBD yang berasal dari pajak masyarakat tersebut, dan bagaimana mekanisme penyalurannya, harus disampaikan secara transparan ke masyakarat serta semua pihak harus ikut mengawasi termasuk pers," jelasnya.

"Sebentar lagi akan banyak bantuan yang turun dari pemerintah pusat, pemprov dan Kab/Kota, bagaimana kesiapan data pemerintah terhadap penerima manfaat? Ini harus segera dibenahi kedepannya," tutupnya.