114.642 Warga di Kota Bogor akan Terima Bantuan Selama Pandemi Corona

Pemerintah Kota Bogor mencatat 114.642 Kepala Keluarga (KK) akan mendapat bantuan selama Pandemi virus corona (Covid-19), yang diprediksi berlangsung hingga tiga bulan ke depan. Data tersebut berasal dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor itu, dengan keterangan warga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 71.111 Kepala Keluarga (KK), sedangkan non-DTKS 43.531 KK.

Kepala Dinsos Kota Bogor, Anggraeny Iswara menjelaskan akan teliti dalam melakukan verifikasi data, agar tidak ada duplikasi daftar penerima bantuan. Menurutnya, DTKS merupakan data kemiskinan di Kota Bogor yang sudah tercatat di Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai warga penerima bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.

"Tapi dari jumlah DTKS kita, yang sudah terbantu lewat PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako, baru 65.389 KK," kata Anggraeny, Kamis (16/4).

Menurutnya, antara program PKH dan BPNT ada yang beririsan, sehingga ketika di verifikasi dan validasi (verval), jumlah yang sudah dibantu dari APBN adalah 41.845 KK. Kemudian pemerintah pusat melakukan perluasan bantuan sejumlah 30.010 KK.

"Jadi DTKS (71.111 KK) semuanya clear dibantu dari APBN dan APBD Provinsi," katanya.

Kemudian ada bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil dari verval jumlah yang akan dibantu untuk Kota Bogor sebanyak 8.046 KK.

"Mulai kemarin disalurkan melalui Kantor Pos dengan jumlah Rp500 ribu per KK yang terdiri dari bantuan langsung sembako senilai Rp350 ribu dan uang tunai Rp150 ribu," sebut Anggraeny.

Sementara untuk non-DTKS, sementara ini jumlahnya ada 43.531 KK yang berasal dari pendataan wilayah, kemudian di verval menjadi 41.838 yang ber-NIK dan sisanya tidak ber-NIK 1.693 KK. Selanjutnya yang tidak ber-NIK diusulkan ke provinsi dan ternyata provinsi memberikan kuota 31.285 KK.

"Kemudian sisa data yang diusulkan yang tidak tercover kita tambah dengan yang tidak ber-NIK atau 43.531 KK dikurangi kuota 31.285 KK menjadi 12.246 KK. Nanti sisa 12.246 KK kita akan bantu melalui APBD Kota Bogor dari Bansos tidak terencana," ungkapnya.

Dia menyebutkan, nantinya per-KK yang tidak menerima bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi akan mendapatkan Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran pengajuan Rp22 Miliar dari APBD Kota Bogor.

"Untuk realisasinya masih menunggu persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah pusat akan memberikan bantuan khusus bahan pokok kepada 2,6 juta jiwa warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di saat pandemi virus corona.

Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. "Saat ini kami masih mendata, sementara sudah ada 100 ribu lebih orang calon penerima bantuan ini si Kota Bogor," tuturnya.

Dia menegaskan, penerima bantuan sosial di Kota Bogor tidak boleh ganda, sehingga pihaknya akan memverifikasi dan validasi berdasarkan NIK, by name, by address.

Dalam membantu sesama, pihaknya juga akan mendirikan dapur umum yang dipusatkan di kantor Dinsos. Perharinya ada 450 paket nasi selama 30 hari.

"Jadi siapa saja yang membutuhkan, seperti tukang becak, ojek online, pemulung silakan untuk mengambil nasi bungkus gratis ini," katanya.