Mahfud Sebut Tak Mungkin TNI/Polri Ditarik dari Suatu Daerah Seperti Permintaan LSM

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, tak mungkin menerima permintaan menarik TNI/Polri dan menghilangkan peranan kedua instansi tersebut di suatu daerah.

"Ada yang usul, itu TNI/Polri enggak usah ikut-ikut, biar enggak terkesan militeristik. Loh, bagaimana saya bilang sebuah negara dilarang TNI/Polri masuk, menjaga negaranya, enggak mungkin. Saya paling tidak setuju kok mempersoalkan kehadiran TNI/Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ. Tinggal bagaimana berkoordinasi," kata Mahfud saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Jakarta, Rabu (11/3).

Dia pun tak setuju jika ada LSM yang meminta hal tersebut. Karena menurutnya bisa terjadi kekacauan jika tanpa dia instansi tersebut.

"Di tarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ. Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih ke pendekatan kesejahteraan," jelas Mahfud.

Dia pun melihat konflik Papua, harus diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan. "Kita sudah bersepakat memilih pendekatan lain, yaitu pendekatan kesejahteraan," jelas Mahfud.

Dia menuturkan, memang menggunakan pendekatan militer untuk sepa separatisme dapat diraih dengan mudah dan cepat. Namun, pemerintah tak menggunakan cara mudah seperti itu.

"Di Papua itu, meskipun kita sangat-sangat mampu selesai dalam sekian hari, tapi kita tidak memilih pendekatan itu," pungkasnya.

Dana Pembangunan Daerah Perbatasan Rp24,3 Triliun

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan, dana pembangunan wilayah Batas Negara kini mencapai Rp24,3 triliun. Sehingga harus dikoordinasikan dengan baik.

"Sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu besar sekali, Rp 24,3 triliun. Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanaan dan implementasinya, kan itu hebat sekali," ujarnya.

Menurut dia, dengan integrasi tersebut, maka pembangunan bisa terwujud nyata. Sehingga, baik Pemda maupun pusat harus bekerja sama.

"Karena kalau diintegrasikan dana APBN yang besar, akan jadi wujud barang bisa dilihat," jelas Mahfud.

Dia pun mencontohkan bagaimana Papua, yang terjadi pembangunan tapi tidak saling berintegrasi. Sehingga, tidak terlalu terlihat. Karenanya, dengan aturan baru, Papua kini akan saling berintegrasi pembangunannya.

"Kebijakan di Papua itu diintegrasikan karena anggarannya besar, tapi selama ini tidak terlihat karena di sana sendiri-sendiri," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com