Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Anggota DPR Desak Menkeu Cari Solusi Pendanaan

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berupaya ekstra dalam mencari solusi pendanaan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Legislator Golkar itu menegaskan, harus ada solusi untuk persoalan BPJS Kesehatan sebagai bukti kehadiran negara pada persoalan mendasar rakyat.

"Ini menyangkut masalah kemanusiaan yang paling mendasar, mengenai orang sakit. Orang sakit ini kan tidak mengenal status sosial. Yang penting dia sakit dan itu adalah sebuah alasan sehingga negara harus hadir," ujar Misbakhun dalam rapat kerja gabungan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi XI DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/2) kemarin yang membahas persoalan BPJS Kesehatan.

Misbakhun mengaku intens mengikuti rapat-rapat tentang BPJS Kesehatan. Menurutnya, persoalan yang muncul terkait BPJS Kesehatan bukanlah masalah sederhana.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menegaskan bahwa rapat kerja gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR pada 2 September 2019 sudah menyepakati defisit BPJS Kesehatan tahun lalu harus segera diatasi. "Ini permasalahan yang sangat serius mengenai design sistem jaminan sosial kita," tegasnya.

Namun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu juga tak menafikan kemampuan APBN yang terbatas. Sebab, APBN juga mengalami defisit.

"Saya sangat menyadari sepenuhnya bagaimana Menkeu mengatasi defisit penerimaan pajak, bagaimana mengatasi defisit APBN. Semuanya dibebankan kepada siapa? Menkeu," tuturnya.

Oleh karena itu Misbakhun menegaskan, pemerintah harus mencari solusi bagi BPJS Kesehatan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Misbakhun menyarankan kepada pemerintah bisa menggenjot penerimaan negara. Selain itu, Misbakhun juga meminta Menkeu menekan beban pembayaran bunga utang.

"Apabila penerimaan pajak optimal, kemudian beban biaya bunga utang bisa diperkecil, maka kita akan memiliki kemampuan membayar jaminan sosial rakyat. Kita dituntut bertanggung jawab secara keseluruhan bahwa kita tidak hanya bicara soal bagaimana membelanjakan (dana APBN), tetapi juga bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara," katanya.