Kericuhan di Rutan Solo Dipicu Kelebihan Kapasitas dan Cekcok Pembesuk dengan Tahanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Tengah menyatakan keributan di Rutan Klas I Solo dipicu daya tampung melebihi kapasitas ditentukan. Sementara jumlah sipir yang menjaga tahanan tak sebanding.

"Jadi harusnya dihuni 300 tahanan justru diisi 670 orang tahanan lebih. Itu jumlah data tahanan setelah kerusuhan di Rutan Klas I Solo," kata Kepala Kemenkum HAM Dewa Putu Gede di kantornya, Selasa (15/1).

Dia menyebut dengan kondisi kapasitas tahanan lebih itu berdampak pada para sipir yang melaksanakan tugas pengamanan kerja keras. Sebab, dengan jumlah petugas sipir 48 orang harus menjaga 670 orang tahanan menjadi kewalahan.

"Dengan fasilitas dan kondisi sangat terbatas, kita harus menangani tahanan sebanyak itu. Maka dari itu tindakan selanjutnya koordinasi dengan Kadivpas untuk memindahkan tahanan yang over kapasitas ke lapas yang kosong," kata dia.

Terkait penyebab kerusuhan di rutan Klas I Solo antara lain dipicu provokasi sejumlah pembesuk yang menyerbu sejumlah tahanan. Seharusnya satu tahanan hanya boleh dibesuk lima orang. Justru kondisi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan.

"Kondisi berbeda 25 pembesuk masuk bersamaan hingga menyebabkan keributan dengan tahanan lainnya. Situasi tidak bisa dibendung menyebabkan bentrok dilokasi. Padahal tahanan kriminal umum dan tahanan teroris sudah dipisah," ungkapnya.

Hingga saat ini kondisi sudah berangsur kondisif sedangkan penjagaan keamanan sudah dilakukan Polresta Solo dibantu Polda Jateng. Terkait tahanan yang membuat kerusuhan sudah dipindahkan ke Polda Jateng.

"Ada 10 tahanan dipindah di Polda Jateng semuanya pemicu kerusuhan. Nantinya tahanan yang dititipkan di Polda menunggu putusan oleh pengadilan, setelah itu dipindahkan lapas lainnya," ujar dia.

Proses pengamanan Rutan Solo saat ini sudah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Ke depan, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan lapas maupun rutan yang bisa ditempati khusus narapidana terorisme dan tipikor.

"Di Indonesia sendiri harusnya perlu penjara khusus teroris dan tipikor," kata Dewa Putu Gede.