Lantik Sri Mulyani, Ganjar pesan tak tiru Bupati Klaten sebelumnya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Sri Mulyani sebagai Bupati Klaten di Gedung Gradhika Praja Bakti, Senin (27/11). Sri Mulyani menggantikan bupati sebelumnya, Sri Hartini yang tertangkap KPK atas dugaan menerima suap Rp 2 miliar pada akhir Desember 2016 atas kasus jual beli jabatan.

Ganjar meminta Sri Mulyani untuk belajar dari kasus yang terjadi di daerahnya. Termasuk, keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi hingga berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus suap jual beli jabatan.

"Klaten pasti sudah belajar dari kejadian sebelumnya, maka yang kita dorong adalah reformasi birokrasinya, bagaimana membangun integritas, penataan sistem, dan PR dari Bu Sri Mulyani harus meletakkan kembali dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik," pesan Ganjar.

Secara khusus Ganjar meminta agar Sri Mulyani melibatkan KPK dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia juga meminta agar Sri Mulyani mengedepankan aspek transparansi.

"Undang KPK untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Semua pejabat serahkan LHKPN, anggaran transparan, adanya kanal-kanal informasi sebagai fungsi kontrol masyarakat," ujarnya.

Di luar aspek pemberantasan korupsi, Ganjar meminta Sri Mulyani fokus pada penurunan angka kemiskinan.

"Setiap melantik kepala daerah, saya selalu minta yang bersangkutan bisa mendeteksi satu persatu warganya yang miskin siapa, kondisinya seperti apa, kira-kira mereka tidak miskin lagi kapan dengan politik anggaran serta politik legislasi," katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani berjanji segera melakukan penataan birokrasi. "Ada 80-an jabatan yang kosong, segera kita rapatkan dengan Baperjakat untuk lakukan pengisian," ujarnya.

Disinggung mengenai jabatan wakil bupati, Sri Mulyani belum bersedia menjawab. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada partai pengusung yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.