KPK tangkap Bupati Klaten

Ganjar meminta Sri Mulyani untuk belajar dari kasus yang terjadi di daerahnya. Termasuk, keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi. Ganjar meminta agar Sri Mulyani melibatkan KPK dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia juga meminta agar Sri Mulyani mengedepankan aspek transparansi.

Kendati Sri Hartini telah menjadi pesakitan, namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum akan menetapkan bupati definitif. Dia beralasan, masih menunggu sikap politisi PDI Perjuangan itu yang masih mempunyai kesempatan untuk melakukan banding.

Area korupsi lainnya yang juga perlu dicermati adalah dana hibah dan bansos. Tjahjo mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan payung hukum. Pemerintah memperbolehkan adanya bansos dan dana hibah, asal tujuannya tepat.

Pengadilan Tipikor, Semarang, Kamis 20 September 2017 lalu menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini atas kasus suap dan gratifikasi. Hartini juga dijatuhi denda Rp 900 juta atau setara 10 bulan penjara dalam kasus itu.

Berkerudung merah, Bupati Klaten non aktif tertunduk lesu divonis 11 tahun bui. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis penjara selama 11 tahun kepada Bupati Klaten, Jawa Tengah (Jateng) nonaktif Sri Hartini.

KPK telah menetapkan dua pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten yakni Sekretaris Sudirno dan Kepala Bidang Sekolah Dasar Bambang Teguh Setyo sejak 7 Juli lalu. Keduanya telah menjalani pemeriksaan di aula Satya Haprabu Mapolres Klaten, sejak Rabu (12/7) lalu, bersama puluhan saksi lainnya.

Dua pejabat Dinas Pendidikan Klaten, Sudirno dan Bambang Teguh Setyo, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Satya Haprabu Mapolres Klaten, sejak Rabu (12/7) lalu. Mereka diperiksa dalam kasus jual beli jabatan Bupati Klaten, Sri Hartini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan tersangka Bupati Sri Hartini. Pemeriksaan dilakukan di aula Mapolres Klaten, Rabu (12/7).

Sidang kasus suap mantan Bupati Klaten digelar PN Tipikor Semarang. Berkas perkara milik Sri Hartini, mantan Bupati Klaten, hari ini masuk pada tahap 2. Sri yang tersandung dugaan suap atas jual beli jabatan di pemerintahan kabupaten Klaten siap masuk ke meja hijau.

Simeon juga membenarkan soal adanya suap untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu. Namun, saat disinggung mengenai nominal uang yang diberikan, dia enggan menjawab secara rinci.

Bupati Klaten nonaktif kembali diperiksa KPK. Sri Hartini yang menggunakan kerudung berwarna hitam itu langsung masuk ke dalam gedung lembaga antirasuah. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Sri Hartini ketika tiba di KPK.

Ekspresi anak Bupati Klaten saat menunggu panggilan tim penyidik KPK. Andy yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kembali dipanggil penyidik KPK. Dia diduga mempunyai peran sebagai pengumpul uang hasil suap sang ibu.

Andy juga diketahui menjabat sebagai ketua komisi IV DPRD Klaten. Selain memeriksa Andy sebagai saksi, KPK turut memanggil beberapa orang saksi dari Pemkab Klaten di antaranya Kasubag Bappeda Kabupaten Klaten, Lusiana dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, Sartiyaso.

Istana: Jual beli jabatan masuk domain pidana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan segera memberantas praktik jual beli jabatan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Jual beli jabatan dianggap bentuk penyimpangan aturan.

Ekspresi Bupati Klaten usai masa tahanannya diperpanjang KPK. KPK memperpanjang masa penahanan Sri Hartini untuk menyelesaikan penyidikan kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Kasus suap Bupati Sri, dua pejabat disdik Klaten diperiksa KPK. Mereka datang sekira pukul 10.00 WIB dengan mengenakan seragam Korpri. Kepada wartawan, Sudirno tak secara jelas mengatakan terkait pemanggilan dirinya oleh KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa puluhan pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Klaten, hingga Rabu (18/1) esok. Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Klaten ini, terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati, Sri Handayani.

Sempat telat karena bupati tertangkap, gaji PNS Klaten akhirnya. Pasca OTT KPK terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, akhir Desember lalu, pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab tertunda. Penundaan tersebut berimbas pada pembayaran gaji ribuan P

Selanjutnya, kata Widodo, dalam surat tersebut Andi juga membantah jika dirinya sengaja menghilang. Namun menenangkan diri ke suatu tempat karena syok setelah mengetahui kondisi ibunya.

Plt Bupati Klaten perintahkan 720 pejabat hidup sederhana dan jujur. Sri Mulyani meminta seluruh pejabat dan ASN di Kabupaten Klaten untuk membangun lembaran baru. Dia juga berharap peristiwa OTT kepada Sri Hartini, menjadi prahara yang pertama dan terakhir di Klaten.