Ketua MPR usul gaji kepala daerah dinaikkan agar tak ada yang kena OTT KPK

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyarankan adanya perbaikan dalam hal gaji pejabat publik. Saran ini agar tidak ada lagi pejabat publik yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi atau menerima gratifikasi dan suap.

Gaji yang diterima kepala daerah jauh lebih kecil dibanding dana yang dikeluarkan untuk bisa menjadi bupati, wali kota atau gubernur.

"(Gaji) Bupati Rp 6 juta sedangkan mau jadi Bupati biayanya mahal sekali. Belum iklan, belum pasang spanduk, belum hadiah, belum sembako, belum sarung, belum transport," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Jika tidak ada perbaikan dalam hal gaji kepala daerah, Zulkifli pesimis korupsi bisa hilang. "Bagaimana lingkungannya, begitu caranya, begitu Undang-Undangnya, juga begitu tarung bebas," ungkapnya.

Dia khawatir jika masalah gaji tidak diperbaiki maka akan semakin banyak pejabat publik yang menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan modal mereka selama bertarung di Pilkada.

"Kalau kita iklannya tarung bebas, mau jadi Bupati tarung bebas, saya kira orang menghalalkan segara cara. Setelah jadi, menghalalkan segala cara. Ini akibatnya (banyak korupsi) jadi dua-duanya harus diperbaiki," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan khawatir dengan banyaknya pejabat publik yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Padahal berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegahnya. Sampai-sampai Basaria khawatir kepala daerah berkumpul di markas KPK.

"Harapan terakhir, kami tak ingin seluruh Bupati pindah kantor ke KPK," kata Basaria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9).

Bukan tanpa alasan Basaria menyampaikan kekhawatirannya. Tengok saja empat bulan terakhir ini, sudah empat kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan dan kini mendekam di ruang penjara KPK. Mulai dari yang terbaru Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.